Sertifikat Gratis Terancam Gagal

KUALATUNGKAL - Hingga 3 tahun kepemimpinan Bupati Tanajabbar, Usman Ermulan, visi dan misi untuk membantu masyarakat membuat sertifikat gratis, sepertinya tak sesuai dengan tujuan awal. Padahal di tahun 2011, Bagian Pemerintahan Setda Tanjab Barat menganggarkan dana Rp 1 miliyar untuk melancarkan program tersebut.

Bisa dikatakan tak sesuai harapan, karena di tahun pertama program dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu mengakomodir 140 persil sertifikat bagi masyarakat. Selanjutnya, di tahun 2012 guna menunjang program itu, kembali dianggarkan dari APBD sebesar Rp 1 miliar lebih.

‘’Penambahan dana itu dilakukan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa meningkatkan persil sertifikat dari 140 menjadi 150 atau 200. Setelah disetor tahun 2012 itu dengan dana Rp 970 juta sampai sekarang belum terlihat 150 persil saja,\" ujar Asisten Satu Setda Tanjab Barat, Ismunandar.

Ismunandar mengaku takut untuk kembali menganggarkan dengan dana yang lebih besar, karena jika Silpa di Bidang Umum terus menumpuk setiap tahun, maka akan menjadi serangan balik ke pihaknya.  \"Kalau banyak silpa di bidang pemerintahan, kan jadi masalah.Ini kan masalah kinerja karena tak tercapainya satu target,\" paparnya.

Meski begitu, pemkab seolah tak ingin putus asa walau tak mendapat kepuasan dari realisasi program sertifikat gratis tersebut, di tahun 2013 ini,dengan menganggarkan Rp 787 juta.  \"Kami sengaja turunkan anggarannya melihat tahun 2012 lalu tak tercapai 150 persil,\" ungkapnya.

Sementara dari laporan yang diterima pemkab, realisasi pembuatan sertifikat gratis dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2013 ini, hingga memasuki Desember, baru ada 20 persil sertifikat yang keluar, padahal pemkab berharap bisa sesuai target 150 persil.

Atas masalah itu, akunya, bupati sudah pernah mempertanyakan langsung ke BPN. Dan jika memang kekurangan personil untuk melakukan pengukuran yang efeknya mengganggu program pemerintah, bupati bersedia membantu dengan menganggarkan di APBD untuk merekrut tenaga honor yang akan diperbantukan ke BPN.

‘’Hanya saja hingga saat ini BPN tidak bergeming atas tawaran bupati. Padahal jika tawaran itu diterima, bukan hanya pemerintah dengan program sertifikat gratisnya yang terbantu, namun masyarakat umum yang juga mengurus sertifikat di sana bisa dipercepat dengan tenaga tambahan itu,’’ tandasnya.

Sayangnya, tak satupun pihak dari BPN yang dapat dikonfirmasi, staf administrasi yang membidangi penerimaan berkas pengajuan sertifikat, Neni, yang mengetahui persis masalah pengajuan dan penyelesaian sertifikat, tak menyahut saat dihubungi ke nomor telefon yang biasa ia gunakan.

(sun)

 

Sumber: