KPK Diminta Hadir di Daerah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang gagal mendapat restu Komisi III untuk membuka cabang di daerah. Bukan berarti, semangat daerah untuk menghadirkan KPK ikut runtuh. Saat lembaga antirasuah itu mengumumkan indeks integritas, perwakilan pemerintah daerah tetap berharap agar KPK bisa membuka \"cabang\".

                Dalam hasil survei integritas itu, KPK membuka data bahwa Pemerintah Daerah terbaik dipegang oleh Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan dengan nilai 7,71. Diikuti oleh Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini dengan poin 7,61. Diperingkat ketiga, ada Pemkot Bitung dengan nilai 7,54.

                \"Sedangkan tiga terendah adalah Pemkot Jayapura (5,68), Pemkot Palangkaraya (5,97), dan Pemkot Bengkulu (6,04),\" ujar Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto, di kantor KPK. Tidak hanya Pemda, survei intergritas sektor publik 2013 juga dilakukan pada kementerian dan lembaga.

                Hasilnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) dinilai masih memiliki integritas yang rendah dalam hal pelayanan publik. Selama survei yang dilakukan sejak Mei sampai September 2013 itu, kementerian pimpinan Marie Elka Pangestu hanya dapat poin 6,88. Yang integritasnya terbaik adalah Kementerian Keuangan.

      Ada 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertical yakni Mahkamah Agung, KemenkumHAM, Polri, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional. Lantas, ada 60 Pemda yang melibatkan 15 ribu responden dibagi dalam 484 unit layanan.

                Roni mengatakan, rendahnya nilai integritas menunjukkan kalau potensi terjadinya korupsi sangat terbuka. Sebab, dalam survey yang dilakukan juga mendata pengalaman orang-orang selama berhubungan dengan kementerian, lembaga, atau pemda. Seperti apakah saat mengajukan izin perlu menyuap atau tidak.

                \"Bisa juga karena masih ada calo, tidak ada himbuan untuk member gratifikasi, atau perlu memberi agar urusan lancar,\" jelasnya. Melalui survei itu, KPK juga menemukan hal menarik. Seperti peserta lelang yang perusahaannya fiktif atau alamatnya salah.

      Indikator saat mensurvei disebut Roni berbeda-beda. Di Kementerian Hukum dan HAM misalnya, yang dinilai adalah urusan membuat Paspor dan pelayanan kemasyarakatan. Sedangkan di Kepolisian, yang disurvei adalah pengalaman warga saat membuat SIM, dan SKCK.

      Anwar dari Inspektorat Pemkot Parepare Anwar mengatakan pihaknya memang berusaha keras untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, dia berharap agar KPK bisa ada di daerah agar usaha itu bisa makin matang. Meski demikian, dia mengatakan kalau kerjasama KPK dan BPK dalam membentuk tim koordinasi dan supervisi (korsup) cukup efektif.

      \"Kita belum tahu kalau KPK ada kerjasama dengan BPKP. Mungkin itu strategi KPK, diam-diam supaya tahu kita kerja bener apa tidak,\" katanya. Harapan serupa juga muncul dari Kepala Inspektorat Pemkot Surabaya, Imam Sugondo. Pemkot sudah memiliki MoU dengan BPKP.

      Nah, selama ini Pemkot Surabaya disebutnya selalu melakukan kordinasi dengan tim Korsup. Terutama, saat minta saran untuk memperbaiki temuan-temuan yang ditemukan. Dengan begitu, pencegahan korupsi di Pemkot Surabaya disebutnya sangat kuat. Meski demikian, Imam berharap agar KPK bisa ada ditiap daerah.

      Menanggapi permintaan itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan kalau permintaan agar KPK ada di daerah memang sangat besar. Tapi sulit diwujudkan karena hingga kini belum ada restu dari Komisi III. \"Untuk saat ini melalui tim Korsup, dan itu sangat efektif sekali,\" tuturnya.

      Buktinya, index integritas nasional naik daripada tahun lalu yakni 6,80 dibanding 6,37. Sinergi dengan daerah ditingkatkan untuk membngun komitmen akan hak asasi manusia. Menurut Busyro, korupsi termasuk dalam pembunuhan hak tersebut.

(dim)

Sumber: