Hari Kedua, Baru 565 Orang Daftar BPJS

Hari Kedua, Baru 565 Orang  Daftar BPJS

JAKARTA  - Hingga hari kedua berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, masih banyak masyarakat yang mengaku bingung untuk menjadi anggota baru program yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Desember 2013 lalu itu. Akibatnya, baru sekitar 565 orang dari seluruh Indonesia yang baru tercatat mendaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS kesehatan, Fahmi Idris usai mendampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono membagikan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat kemarin. Fahmi mengemukakan, hingga saat ini masyarakat memang masih bingung dengan sistem baru ini. Sehingga minimnya jumlah pendaftar akan mungkin masih terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi. Bahkan sebelum program dimulai, sosialisasi telah dilakukan ke beberapa daerah.

Sadar dengan masih belum sempurnanya sistem BPJS kesehatan ini, Fahmi juga mengingatkan pihak rumah sakit untuk tidak menolak pasien yang datang tanpa membawa Kartu BPJS kesehatan. Ia meminta mereka dilayani meskipun belum mengantongi kartu tersebut. \"Kita juga meinta rumah sakit tidak menolak pasien yang belum punya kartu BPJS kesehatan. Kalau ada yang menolak, kita tegur sesuai dengan kesepakatan sebelumnya,\" ujar Fahmi.

Selain masyarakat umum, ternyata dari pihak dokter pun masih belum melakukan pendaftaran Jaminan Kesehatan milik pemerintah ini. Dijelaskan oleh Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin, pihaknya masih disibukkan untuk melakukan pelayanan pada masyarakat sehingga masih belum sempat untuk mendaftar.  \"semua sedang disibukkan dengan pelayanan terhadap pasien sehingga belum ada yang melaporkan sudah ada atau belum yang mendaftar BPJS,\" tutur Zaenal. Melihat hal ini, Zaenal kemudian mengatakan bahwa ia akan segera mengingatkan rekan sejawatnya untuk segera ikut serta mendaftar menjadi anggota BPJS kesehatan. Sebab ia menilai, yang berhak mendapat pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya masyarakat saja, pihak pemberi layanan kesehatan juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik.

Selain itu, Zaenal juga meminta agar seluruh pemangku kepentingan melakukan pengawasan penuh pada sistem baru ini. Jika memang diperlukan, lanjut dia, evaluasi bisa segera dilaksanakan. \"Tidak perlu menunggu dua tahun untuk evaluasi, tiga bulan saja kalau menemukan banyak kendala bisa langsung dilakukan evaluasi,\" ujarnya.

Sebelumnya, Menko Kesra Agung Laksono juga melakukan kunjungan ke Kantor BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Disana, Agung memeriksa jalannya koordinasi BPJS kesehatan pusat dengan daerah. Ia juga sempat melakukan telekonferensi dengan perwakilan di Surabaya, Menado, Medan, dan beberapa wilayah lainnya.

Pada kesempatan itu, BPJS Menado sempat mengeluhkan tentang kurangnya fasilitas yang mereka miliki. Dalam perbincangan tersebut, perwakilan BPJS kesehatan Menado mengungkapkan bahwa masih ada satu rumah sakit di Sulawesi Utara yang belum bergabung dalam BPJS kesehatan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dari 573 puskesmas hanya 40 persen yang miliki komputer. \"Dari jumlah itu hanya 26 persennya yang memiliki jaringan komunikasi internet. Sedangkan untuk pendaftaran masih sedikti yaitu 30 orang, tapi pertanyaan lewat telepon sangat banyak,\" ungkap petugas perempuan itu.

Menanggapi hal itu, Agung secara langsung meminta kepada Fahmi untuk segera memperbaiki fasilitas yang masih kurang tersebut. \"Terima kasih, saya rasa posko 24 jam seperti ini tetap dihidupkan selama beberapa waktu sekuragnya 3 bulan. Perlu ada penjelasan bagi masyarakat. Pengaduan-pengaduan harus ditanggapi. Untuk Manado mudah-mudahan ini didengar langsung Dirut BPJS tentang peralatan supaya segera dilengkapi,\" ujar Agung.

Usai menyambangi kantor BPJS kesehatan, Agung juga mampir ke Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat untuk memberikan kartu BPJS kesehatan pada perwakilan pedagang kaki lima (PKL). \"Setidaknya ada sekitar 25 juta PKL yang mau berkomitmen untuk bergabung dalam program ini. Dengan ikut BPJS kesehatan, maka para PKL dapat memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Tidak perlu bayar lagi, asal ikut iuran,\" ungkap Agung.

Program jaminan kesehatan ini memang baru berjalan dua hri setelah diluncurkan. Namun masih banyak masyarakat yang mengaku masih belum mengerti cara mendaftar. Untuk itu, Agung menyarankan mereka untuk langsung mendaftar ke tempat-tempat yang menjadi mitra BPJS kesehatan. Antara lain, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Di sana, imbuhnya, mereka bisa mendapat penjelasan lengkap mengenai program ini.

(mia)

Sumber: