Harga Elpiji Naik Tajam

            Rapat tersebut berlangsung sekitar 3 jam. Dimulai dari sekitar 12.30 WIB, rapat baru tuntas sekitar 15.30 WIB. Didampingi Wakil Presiden Boediono, rapat yang dipimpin presiden itu juga diikuti diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Keuangan Chatib Bisri. Turut hadir pula Dirut Pertamina Karen Agustiawan. 

            Presiden yang baru saja sampai di Jakarta usai kunjungan kerja ke Jawa Timur itu lalu menambahkan kalau pihaknya juga berencana akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan rapat konsultasi. Pimpinan Pertamina direncanakan akan diikutsertakan kembali dalam rapat tersebut.

            Menurut dia, langkah tersebut merasa perlu ditempuh agar solusi dan tindakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan permasalahan harga elpiji biru nantinya, tetap sesuai dengan hasil audit dan rekomendasi BPK. \"Jadi, harapan saya konsultasi rampung dilaksanakan besok pagi senin 6 januari 2014 (hari ini, Red),\" kata SBY. 

            Di awal penyampaian hasil rapat, SBY juga menyinggung tentang alasan dan tujuan kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg oleh Pertamina. Bahwa yang utama adalah karena didorong hasil pemerikasaan BPK.

            Dalam audit BPK, papar SBY, BPK menemukan kerugian di Pertamina sebesar Rp 7,7 triliun. Kerugian tersebut didapat utamanya berasal dari harga yang terlalu rendah dari elpiji 12 kg. Padahal, elpiji golongan tersebut tidak termasuk yang mendapatkan subsidi. Atau, berbeda dengan elpiji golongan 3 kg.

            SBY melanjutkan, bahwa bedasar hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan dilakukannya kenaikan harga elpiji 12 kg. Dengan tujuan, mengatasi atau paling tidak mengurangi kerugian pertamina. 

            Namun di sisi lain, imbuh SBY, meski menghargai kewenangan Pertamina sebagai corporate tentang harga elpiji, pemerintah tetap tidak bisa tinggal diam. Pemerintah tentu memiliki kewajiban meninjau secara utuh dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari akibat kebijakan kenaikan harga tersebut kepada masyarakat. \"Oleh karena itu, sebagai pemegang saham Pertamina, pemerintah mendorong agar Pertamina melakukan peninjauan kembali atas kenaikan harga tersebut,\" katanya.

            Didasarkan atas dua hal \"rekomendasi  hasil pemeriksaan BPK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat\" tersebut, SBY lalu menegaskan bahwa Pertamina dan negara tidak terus-menerus dirugikan, apalagi dalam jumlah besar sebagaimana temuan BPK. Namun di lain pihak, tandas presiden, penyesuaian atau kenaikan harga haruslah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat.

            \"Itulah prinsip yang pemerintah pilih saudara-saudara dalam kebijakan elpiji 12 kilogram ini,\" kata SBY.

            Kebijakan Pertamina menaikkan harga elpiji biru itu sempat memunculkan silang sengakarut. Pasalnya, antara Pertamina dan sejumlah menteri terkait berbeda pernyataan terkait koordinasi antara perusahaan plat merah tersebut dengan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga elpiji.

            Hingga sesaat sebelum rapat kabinet terbatas kemarin, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir tetap menyatakan kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana menaikkan harga elpiji. \"Pastilah, semua pasti dikoordinasikan. Semuanya sudah dilakukan sesuai prosedur dan sudah dikomunikasikan (dengan pemerintah),\" kata Ali Mundakir di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

            Di Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 mengatur tentang harga jual elpiji. Di ayat 1 pasal tersebut disebutkan bahwa harga jual elpiji untuk pengguna elpiji umum ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada harga patokan, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. Sedang di ayat berikutnya tegas dinyatakan kalau penetapan harga jual elpiji sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya wajib dilaporkan pada menteri.

            Namun, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Menteri ESDM Jero Wacik mengelak

bahwa dirinya telah diberi tahu soal rencana Pertamina menaikkan harga elpiji. Artinya, saat Pertamina menaikkan harga elpiji, Jero mengaku belum mengetahuinya. \"Saya baru terima suratnya tadi,\" ungkap Jero juga sesaat sebelum rapat terbatas kemarin.  

            Meski tidak menyebut secara gamblang, dia menyatakan kalau ada pihak pemerintah yang mengetahui hal tersebut. Hal itu mengingat posisi Pertamina yang merupakan perusahaan BUMN. \"Tapi, ini keputusan korporat, Pertamina ada (koordinasi) pemerintahannya juga,\" katanya.

Sumber: