Irman Jualan Program Pertanian

JAKARTA - Salah satu peserta Konvensi Capres Partai Demokrat, Irman Gusman menjual konsep penyisihan lima persen Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk membangun sektor pertanian secara menyeluruh. Langkah itu dijadikan prioritas sembari mengejar proses ketertinggalan di bidang industri dan sektor lain yang sudah jauh dilakukan banyak negara.

“Saya akan alokasikan sekurang-kurangnya 5 persen APBN untuk sektor pertanian dengan penyediaan bibit gratis pertanian tanaman pangan serta bahan produksi gula,” kata Irman Gusman dalam acara meet the press konvensi Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (8/1).

Irman menambahkan, sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya yang besar, Indonesia harus membangun sektor pertanian modern dan tangguh sebagai tulang punggung perekonomian. Karena, langkah itu  mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara masif, meningkatkan produksi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan 35,8 persen penduduk Indonesia. “Kita perlu merevitalisasi sektor pertanian dalam arti luas,” terangnya.

Sejumlah langkah yang perlu dilakukan, lanjut Irman, diantaranya memberikan insentif bagi daerah yang ditetapkan sebagai provinsi pertanian, khususnya penyangga kedaulatan pangan. “Kita juga perlu melaksanakan program landreform (redistribusi olahan) dengan target 2 juta hektar dalam lima tahun yang diprioritaskan bagi perluasan tanaman pangan dan didistribusikan pada petani,” kata ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang datang dan pergi diiringi kelompok musik rebana.

Sementara itu, ditanya perihal elektabilitasnya yang tak kunjung naik sekalipun banyak memberi kontribusi gagasan-gagasan besar, Irman mengungkapkan, dirinya mengikuti konvensi tanpa beban. “Saya ini tak pernah mengejar-ngejar jabatan. Saya juga gak pernah tahu, tiba-tiba terpilih jadi RI-7 atau Ketua DPD Tapi saya berterimakasih diberi kesempatan menyampaikan gagasan lewat konvensi ini. Prinsipnya kalau Anda puas beritahukan pada yang lain, tapi kalau tidak puas kinerja saya, silahkan beritahu saya,” kata pria asal Minang ini.

Secara khusus, dia  mengapresiasi Partai Demokrat yang sekalipun belakangan ini dicaci maki karena sejumlah kadernya terlibat korupsi, tapi dinilai konsisten melakukan perbaikan. “Sebenarnya semua kader parpol terlibat korupsi. Tapi bukan partai politiknya yang salah, melainkan sistemnya. Tapi coba Anda lihat, Partai Demokrat konsisten, kalau ada kadernya terindikasi korupsi diminta diperiksa langsung diserahkan, bukan seperti lainnya,” imbuhnya.

Dia juga mengungkapkan, pilar demokrasi bersemai melalui partai politik, sehingga mesti dijaga perkembangannya. Karena tak mudah beralih dari negara otoritarian menjadi negara demokrasi. Sedangkan terkait pemilihan anggota kabinet di pemerintahan, dia mengungkapkan, mestinya presiden menerapkan semi zaken kabinet.

“Karena sistem kita presidensial, tapi banyak intervensi parpol. Hanya saja yang utama dijatuhkan pilihan figur-figur yang memiki kompetensi menangani masalah sehingga kehidupan berbangsa secara keseluruhan lebih baik,” pungkasnya.

(jpnn)

Sumber: