Pembebasan BM Suku Cadang Pesawat Terganjal

JAKARTA-Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/Inaca) kembali mendesak pemerintah membebaskan bea masuk (BM) suku cadang pesawat. Namun, usul itu terus ditentang Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

       Sekjen Inaca Tengku Burhanudin mengatakan, hal itu merupakan persoalan lama yang belum berhasil diselesaikan. Padahal, pada 2015 Indonesia akan menghadapai ASEAN Open Sky Policy sehingga maskapai asing bebas mengangkut penumpang di dalam negeri. \"Kita sudah memperjuangkan tiga tahun lebih,\" ujarnya kemarin (14/1).

           Jika pada 2015 nanti usul itu tidak juga disetujui, maskapai dari negara lain akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding perusahaan nasional. \"Malaysia, Singapura, dan Thailand memberlakukan bea masuk nol persen untuk spare part pesawat. Kita masih kena lima persen tapi disuruh bersaing, kan nggak fair,\" sebutnya.

       Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah telah memahami persoalan tersebut. Namun ada salah satu kementerian terkait yang belum memberikan sinyal persetujuan. \"Kalau dari Menteri Keuangan sudah bisa memahami, Menteri Perhubungan men-support. Nah tinggal Menteri Perindustrian saja yang masih belum clearance,\" katanya.

            Kementerian yang dipimpin M.S. Hidayat itu masih bersikeras agar komponen pesawat diproduksi dalam negeri dengan tujuan menjaga industri domestik. \"Padahal suku cadang pesawat ini masih belum bisa diproduksi di dalam negeri karena harus memenuhi standar dari pabrikan,\" tukasnya.

           Produsen pesawat seperti Boeing dan Airbus memiliki standar yang sangat tinggi dalam membuat spare part. Hal itu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan. \"Dianggap baut pesawat ini sama dengan baut truk atau lainnya. Padahal enggak bisa, beda banyak,\" tandasnya.

       Karena itu, dia berharap pemerintah dapat mengerti apa yang selama ini diminta pengusaha penerbangan. Dengan begitu, Indonesia siap bersaing saat memasuki ASEAN Open Sky. \"Menteri-menteri kelihatannya mendukung, tapi birokrasi di bawahnya yang belum bisa,\" jelasnya.

(wir/oki)

 

 

Sumber: