Sembilan Unit Pelayanan Publik Mendunia

JAKARTA -  Di tengah rumitnya birokrasi di Indonesia, ternyata ada sejumlah unit pelayanan publik yang bakal menerima penghargaan tingkat dunia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menginformasikan ada sembilan unit pelayanan publik yang berkualitas jempol.

 Kesembilan unit pelayanan publik itu masuk putaran ke-2 United Nation Public Service Award (UNPSA) 2014di New York. Unit pelayanan publik itu adalah LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, UPIK Kota Jogjakarta, Dinas Dukcapil Kota Surakarta, dan Pemkab Luwu Utara. Kemudian Pelayanan Terpadu Kabupaten Barru, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, P2T Provinsi Jatim, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, dan Larasita Kantor Pertanahan Karanganyar.

 Asisten Deputi Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Imanuddin mengatakan, kesembilan unit pelayanan publik ini diminta menuntaskan administrasi kepeserataan UNPSA 2014 hingga 21 Februari waktu New York. Sebelum menuntaskan alur pendaftaran ini, Imanuddin mengatakan seluruh unit pelayanan itu akan diundang untuk mengikuti rapat dan monitoring pada 18 Februari di Jakarta.

 \"Tujuannya untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh sembilan unit pelayanan publik ini,\" kata dia. Jika dalam evaluasi akhir itu ada kesulitan, Kemen PAN-RB bersama dengan Kementerian Luar Negeri siap untuk mendampingi secara penuh. Dia berharap kesembilan unit pelayanan publik ini bisa mendapat penghargaan dalam gelaran UNPSA 2014 nanti. Sehingga bisa dijadikan contoh bagi unit pelayanan publik lainnya.

 Imanuddin mengatakan Indonesia telah mengiktui kontes birokrasi dunia UNPSA itu sejak tiga tahun terakhir. \"Tetapi selama ini selalu gugur di tahap pertama. Baru di UNPSA 2014 ini bisa lolos fase dua,\" ujarnya. Dalam UNPSA 2014 ini, Imanuddin mengatakan Indonesia mengirimkan 19 unit pelayanan publik dari seluruh Indonesia.

 Menurut Imanuddin, dalam UNPSA 2014 ini ada empat kategori penghargaan yang bisa digondol Indonesia. Yakni kategori perbaikan pemberian pelayanan publik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, promosi pendekatan pemerintahan dalam pengembangan sistem informasi, dan responsive gender dalam pemberian pelayanan publik.

  Imanuddin menuturkan Kemen PAN-RB optimis bahwa inovasi pelayanan publik di Inodnesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Kelemahan dalam setiap event UNPSA adalah, kurang fokus dan tidak jelas dalam menyusun proposal. Sehingga tidak meyakinkan juri saat melalui fase penilaian. \"Mudah-mudahan dalam UNPSA 2014 ini ada yang menang. Sehingga bisa mengangkat nama Indonesia di dunia internasional dalam urusan birokrasi,\" jelas Imanuddin.

(wan)

Sumber: