Guru : Kami Habis Ngajar Ngojek

JAKARTA--Puluhan tenaga honorer K2 dari Jawa Timur yang ikut aksi unjuk rasa di depan Istana Negara mempertanyakan niat pemerintah yang berjanji akan menuntaskan masalah honorer di tahun 2014.

Suko, perwakilan honorer dari Jawa Timur merasa pemerintah dalam hal ini Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak peduli pada nasib mereka.

\"Presiden tutup mata pada nasib kami. Apa Presiden tahu penderitaan kami para honorer\" Presiden makan tidur enak, lah kami\" Tiap tahun kami cemas, mengharapkan perubahan,\" ujar Suko dalam orasinya mewakili honorer Jawa Timur di depan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).

Suko yang juga seorang guru honorer mengungkapkan ia dan rekan-rekannya berusaha mengikuti tes, tapi gagal lagi. Oleh karena itu, ia menyatakan tenaga honorer asal Jawa Timur siap menambah personil untuk terus berunjuk rasa di depan Istana Negara lagi, hingga tuntutan mereka terpenuhi.

Pemerintah, kata dia, sudah terlalu lama membuat honorer kecewa. Ia mengaku tidak akan pulang sampai tuntutan terpenuhi.

\"Kami habis ngajar masih jadi sales dan ojek, apa Presiden tahu yang kami rasakan\" Gaji 200 ribu. Datang ke sini, anak istri menangis, berharap kami diangkat setelah puluhan tahun mengabdi. Apa ada yang ngerti\" Ingat kami masih punya nyali buat berjuang sampai diangkat,\" teriak Suko dan langsung disambut oleh pengunjukrasa lainnya.

Ini Empat Tuntutan Tenaga Honorer terhadap Pemerintah

 

Tuntutan ini sebenarnya bukan kali pertama disuarakan oleh para honorer dari hampir seluruh wilayah Indonesia ini. Mereka mengaku tak bosan-bosannya menuntut hal yang sama pada pemerintah dari tahun ke tahun.

 

Menurut Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Mukhlis Setiabudi yang turut berorasi, permintaan pertama yang harus dijalankan pemerintah adalah membuat database honorer seluruh Indonesia sampai masa kerja 31 Desember 2012 di BKN secara transparan.

\"Ini artinya masalah honorer dan carut marutnya rekrutmen hari ini adalah kesalahan pemerintah di masa lalu, sehingga ada honorer yang tercecer,\" ujar Muchlis dalam orasinya depan silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu, (26/2).

Menurutnya, telah ditawarkan pada pihak pemerintah agar seluruh tenaga honorer dipandang sama di mata hukum dan mempunyai kesempatan yang sama menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dalam hal ini mereka menolak pengkategorian K1, K2, dan nonkategori.

\"Ini harus didorong dengan rasa keadilan melalui masa kerja (TMT) dan umur kritis. Seluruh honorer harus didatabasekan,\" sambungnya.

Sumber: