Rekapitulasi Suara Nasional Dikhawatirkan Molor

PDIP Sebut Kondisi Darurat

JAKARTA - Beragam persoalan muncul saat rekapitulasi suara nasional Pemilu Legislatif 2014 berlangsung di KPU. Akibatnya, rekapitulasi suara nasional berjalan lamban. Hingga kemarin sore (29/4), baru tujuh provinsi yang hasil penghitungan suaranya sudah disahkan.

   Tujuh provinsi itu adalah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Barat, Jambi, Bali, dan Kalimantan Tengah. Pemerhati pemilu menilai, persoalan dalam proses rekapitulasi suara nasional itu tidak bisa dilepaskan dari tahapan-tahapan pemilu sebelumnya. \"Jadi, tidak tunggal atau berdiri sendiri,\" ujar pengamat pemilu Said Salahuddin kemarin (29/4).

   Persoalan itu, misalnya, berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Said, ketidakpastian jumlah pemilih dalam DPT dan perbedaan jumlah pemilih dalam rekapitulasi merupakan sebagian persoalan yang menyebabkan proses rekapitulasi suara nasional tersendat.

   Selain itu, ada persoalan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan daftar pemilih dan logistik pemilu. \"Rekapitulasi tidak lepas dari problem-problem itu. Belum lagi adanya dugaan pencurian suara, penggelembungan, atau jual beli suara. Itu pasti menjadi perdebatan,\" terang direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) tersebut.

   Menurut Said, KPU harus mengantisipasi jika hingga 9 Mei mendatang rekapitulasi suara nasional belum rampung dan hasil pemilu belum ditetapkan. Apalagi, rekapitulasi di sejumlah KPU kabupaten/kota dan provinsi juga terlambat serta molor dari jadwal yang sudah ditetapkan.

   \"KPU bisa mengantisipasi dengan mengajukan kepada presiden untuk menerbitkan perppu. Ini penting karena akan berkaitan dengan legitimasi dan legalitas hasil pemilu,\" ujar Said.

   Terpisah, Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyoroti rekapitulasi suara nasional beserta berbagai persoalannya. Bahkan, dia menyebut kondisi darurat rekapitulasi. \"Kami melihat ada kondisi darurat dengan kekacauan yang ada. Padahal, hasil rekapitulasi ini sangat menentukan tahapan selanjutnya, yakni pemilu presiden,\" katanya.

   Dia menyatakan, berdasar hasil penghitungan internal, partainya diperkirakan mendapatkan 118 kursi DPR. Namun, dengan kekacauan penghitungan suara KPU, kursi PDIP di parlemen hanya 112. Hasto menduga ada upaya sistematis dengan menggunakan sarana daftar pemilih. \"Partisipasi pengguna hak pilih di DPT mengalami penurunan, tapi surat suara yang digunakan meningkat,\" terangnya.

   Dia mencontohkan, di Sumatera Utara ada sekitar 62 ribu suara yang tidak cocok dengan tingkat partisipasi pemilih berdasar DPT. Begitu juga di Sumsel, suara yang tak sesuai dengan DPT mencapai 38 ribu. Menurut Hasto, celah yang digunakan adalah DPT khusus dan surat suara tambahan. \"Itu yang dipakai untuk melakukan kecurangan,\" ucap dia.

   PDIP bersama Partai Nasdem yang sudah menyatakan berkoalisi, terang Hasto, akan bekerja sama untuk menyikapi berbagai dugaan kecurangan itu. Terutama untuk menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan. \"Kami analisis di setiap dapil, dilihat di mana penggelembungan suara atau pengguna hak pilih yang meningkat tiba-tiba,\" papar dia.

(fal/c11/tom)

Sumber: