UN SMP Bisa Mundur

Soal Jokowi Muncul Lagi, Kemendikbud Tarik Naskah

JAKARTA - Persiapan ratusan ribu pelajar sekolah menengah tingkat pertama (SMP) kelas 3 untuk  mengikuti ujian nasional (UN) terusik. Enam hari menjelang dimulainya ujian penting untuk menentukan lulus tidaknya mereka muncul kabar mengejutkan.

        Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal menarik soal UN mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penyebabnya ada soal yang membahas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di naskah soal tersebut. Karena materi Bahasa Indonesia diujikan pada hari pertama UN SMP, maka besar kemungkinan besar pelaksanaan UN SMP akan mundur.

        Laporan adanya kasus soal Jokowi seperti yang muncul di naskah UN SMA itu pertama kali datang dari Bali dan Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut informasi dinas pendidikan setempat, tim dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud langsung yang menarik soal UN di dua daerah tersebut. Penarikan dilakukan antara 23-24 April. Padahal sejatinya soal UN SMP ini sudah ada tingkat provinsi pada 21-22 April dan siap disebar ke kabupaten kota.

        Jawa Pos yang mencoba mengkonfirmasi informasi penarikan soal di Bali dan Tarakan itu ke pejabat-pejabat di Kemendikbud belum mendapat keterangan resmi. Termasuk apakah penarikan itu akan menunda pelaksanaan UN SMP di sebagian wilayah Indonesia. Sebab, penundaan ini sangat mungkin terjadi, karena naskah itu ditarik pekan lalu. Sedangkan UN SMP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia digelar di hari pertama. Waktu untuk revisi sangat mepet

     Berbagai skenario kemungkinan solusi yang akan diambil Kemendikbud muncul. Pertama, melakukan penggantian paket naskah UN SMP yang ada soal Jokowi dengan melakukan cetak ulang naskah setelah soal tentang Jokowi diganti. Kemungkinan kedua, soal pengganti diambilkan dari stok cadangan paket lainnya yang tidak ada soal tentang Jokowi. Sampai tadi malam, belum ada sumber dari pejabat Kemendikbud yang memastikan langkah solusi mana yang diambil.

       Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan, hingga tadi malam jajaran petinggi Kemendikbud menggelar rapat pimpinan terbatas (rapimtas). \"Maaf saya sedang rapat,\" katanya saat dicoba untuk dikonfirmasi.

 Staf khusus Mendikbud bidang Informasi Media Sukemi juga tidak bisa dikonfirmasi karena mengikuti rapimtas tersebut. \"Silahkan menghubungi BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, red),\" ujar pejabat asal Surabaya itu. Begitupula dengan Irjen Kemendikbud Haryono Umar, juga tidak bisa memberikan penjelasan atas penarikan ini.

   Sementara itu, anggota BSNP Prof Djaali membenarkan ada penarikan sebagian besar naskah UN SMP mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Posisi naskah itu tengah proses pendistribusian ke daerah-daerah. \"Hal itu (penarikan naskah, red) dilakukan untuk mengganti konten Jokowi yang ada di dalam naskah,\" ujar pria yang baru dilantik menjadi rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.

 Keputusan penarikan naskah UN itu ditetapkan dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu. Dia juga mengakui bahwa naskah yang ditarik itu sudah ada yang sampai di tingkat provinsi. \"Keputusan rapat kabinet, naskah yang ditarik itu harus diganti dengan paket soal lainnya,\" kata dia.

 Kebijakan penarikan ini dilakukan pemerintah untuk menghindari polemik Jokowi dalam naskah UN. Seperti diketahui, nama Jokowi sempat muncul dalam naskah UN tingkat SMA beberapa pekan lalu. \"Setelah di SMA persoalan Jokowi itu ribut, diputuskanlah dalam rapat kabinet untuk memeriksa naskah UN di jenjang SMP,\" kata dia.

 Menurut Djaali tim dari Kemendikbud dan BSNP sudah memeriksa seluruh butir soal dalam mata pelajaran basa Indonesia tadi. Meskipun hanya terdapat di beberapa nomor ujian, panitia UN terpaksa mengganti keseluruhan paket soal dengan paket lainnya. \"Jadi teknisnya soal-soal bahasa Indonesia di nomor lainnya juga diganti semuanya. Tidak ada yang sama dengan soal paket Jokowi tadi,\" papar dia.

 Djaali mengaku penggantian naskah UN ini merupakan tugas yang cukup berat. Meskipun begitu, penggantian paket naskah UN ini tetap melibatkan tiga elemen. Yaitu perguruan tinggi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan kepolisian.\"Tugas berat ada di Sulawesi Tengah,\" katanya. Sebab naskah UN SMP di Sulawesi Tengah sudah dikirim hingga ke tingkat polsek untuk dibagikan ke rayon-rayon.

 Selain itu Djaali mengatakan operasi darurat ini membuat biaya UN membengkak. Sebab harus mencetak dan mendistribusikan ulang paket soal yang diganti itu. \"Jumlah kongkritnya saya belum tahu. Karena teknis panitia UN ada di Balitbang Kemendikbud,\" paparnya. Dia tetap berharap seluruh kendala turunan itu tidak sampai mengganggu jadwal UN SMP yang tinggal beberapa hari lagi itu. \"Kita berdoa saja tidak ada masalah,\" paparnya.

Sumber: