Kada Mayoritas Dukung Prabowo-Hatta

JAKARTA – Gabungan tiga lembaga swadaya masyarakat masing-masing Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC) dan Indonesia Budget Center (IBC),  mencatat setidaknya 26 kepala daerah/wakil kepala daerah secara terang-terangan telah menyatakan dukungannya kepada dua pasangan capres-cawapres di pilpres 2014.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, dari total 26 itu, 12 di antaranya merupakan gubernur, 5 wakil gubernur, 5 walikota, dan 4 bupati. Dari 12 gubernur, kata Abdullah, 8 di antaranya tercatat mendukung capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Masing-masing Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Riau Annas Maamun,  Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Sayangnya, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang merupakan ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta di Sumut, tidak masuk dalam catatan tiga LSM itu. Abdullah melanjutkan,  4 gubernur yang mendukung capres Joko Widodo-Jusuf Kalla, masing-masing Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang.

“Untuk wakil gubernur juga didominasi memberi dukungan pada Prabowo-Hatta. Masing-masing Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmi Faisyal, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Yang mendukung Jokowi-JK dan tercatat sebagai tim sukses hanya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran,” katanya di Gedung Bawaslu, Jumat (6/6).

Untuk 5 Wali Kota dan 4 Bupati, yang terdata, kata Abdullah,  hingga saat ini semuanya memberi dukungan pada capres Prabowo-Hatta. Masing-masin g Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil,  Wali Kota Cimahi, Atty Suharti, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, dan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Kemudian Bupati Bandung, Dadang M. Nasser, Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Indramayu, Ana Sofanah dan  Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. “Atas kondisi ini potensi penyalahgunaan wewenang, sangat tinggi, khususnya  nuansa politisasi reformasi birokrasi di daerah.  Deklarasi dan bentuk dukungan pun telah dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah. Pengalaman Pileg lalu, ICW menemukan ada nuansa politisasi reformasi birokrasi oleh kepala daerah.  Berangkat dari pengalaman Pileg lalu, tentunya Pilpres akan berimplikasi pada hal yang sama,\" katanya.

Karena itu ICW, IPC dan IBC, menuntut Bawaslu melakukan pengawasan yang serius terhadap para kepala daerah yang telah menyatakan dukungannya pada capres/cawapres tertentu.

(gir/jpnn)

 

Sumber: