Jokowi Ingatkan Komitmen Dukungan Tanpa Syarat

JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengingatkan anggota koalisi pendukung Jokowi-JK untuk mematuhi komitmen memberikan dukungan tanpa syarat. Jokowi mempersilakan partai pendukung mengusulkan nama calon anggota kabinet, namun Jokowi-JK memastikan tidak akan terpaku pada daftar yang diberikan.

Jokowi menegaskan, komitmen yang dibangun sejak partai-partai pendukung melakukan komunikasi politik dengan dirinya sebelum pilpres adalah memberikan dukungan tanpa komitmen pembagian kekuasaan.

\"Mau ngasih lima, sepuluh (nama calon menteri) ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ngomong di depan (dukungan) tanpa syarat,\" terangnya di Balai Kota Jakarta kemarin (5/8).

Jokowi menambahkan, meski partai pendukung Jokowi-JK memberikan sepuluh nama, tidak ada jaminan nama-nama tersebut akan diakomodasi. Dia akan mempertimbangkan kapasitas calon menteri yang diusulkan itu untuk memastikan program kerjanya berjalan.

\"Kamu (wartawan) ngajukan (nama calon menteri) juga boleh kok. Kamu ngasih berapa, sepuluh (nama)? kamu berapa, lima puluh (nama)? ya enggak apa-apa, saya beri..beri peluang,\" kelakar Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi pertanyaan wartawan tentang pernyataan salah satu politikus PKB yang mengingatkan janji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan memberikan kursi menteri agama kepada PKB atau Nahdlatul Ulama.

Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan akan memprioritaskan profesionalitas dibandingkan latar belakang politik calon menteri yang akan membantunya di kabinet. Dia bahkan pernah menyebut hanya akan memberikan sekitar 20 persen porsi kabinetnya pada profesional dari kalangan partai politik pendukungnya. Selebihnya profesional murni yang tidak berafiliasi ke partai politik.

Jokowi juga meminta masyarakat dan partai politik pendukungnya tidak mengasosiasikan Tim Transisi Pemerintahan yang dibentuknya merupakan elite yang menentukan nama-nama kabinet.

Tim transisi dibentuknya semata-mata untuk menajamkan program  kampanyenya menjadi aksi nyata apabila dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.

\"(Tim transisi) ini memang tradisi baru, tapi yang jelas bukan power sharing. Kita tidak bicara kabinet. Di sini kita bahas apa yang akan kita lakukan, prioritasnya apa. Kita kan ingin program (kampanye) cepat diimplementasikan,\" terang Jokowi usai rapat di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.

Mantan walikota Solo ini mengaku dirinya tidak takabur atau berupaya melangkahi kewenangan MK dengan mengumumkan tim transisi sebelum putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dia menilai tidak ada salahnya dia bekerja mempersiapkan program pemerintahan melanjutkan janji-janji kampanye.

\"Kita menghormati proses di MK, tapi yang (menjalankan) proses (gugatan di MK) itu kan (pihak) sana (Prabowo-Hatta). Sudah, itu saja,\" katanya.

Jokowi juga menyindir tim kampanye Prabowo-Hatta yang pada waktu kampanye pilpres dikabarkan telah menjanjikan posisi menteri utama dan sejumlah kursi menteri pada sejumlah petinggi partai politik pendukungnya.

\"Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok. Apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU,\" ujar Jokowi.

Sumber: