Gerindra & PKS Klaim KMP Daerah Solid

JAKARTA - Peta kekuatan politik terbagi dua. Yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat. KMP sendiri sudah berhasil menguasai DPR RI. Mereka mengklaim kekuatannya solid hingga ke daerah seluruh Indonesia. Apakah ada arahan khusus DPP ke sejumlah pengurus di daerah?

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J. Mahesa menegaskan kesolidan KMP di daerah sangat tergantung dengan arahan dari partai anggota KMP di tingkat pusat. \"Semua tergantung partai masing-masing. Bagaimana partai sosialisasi sampai daerah,\" ujar Desmond kepada radarpena.com di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/10).

Gerindra, kata Desmond, sudah memerintahkan seluruh jajaran Gerindra di daerah untuk merapat kepada KMP. Menurutnya, daerah tidak akan menemui kesulitan memenuhi perintah petinggi Gerindra di tingkat pusat. \"Mereka sudah tahu siapa saja koalisi itu,\" jelasnya. Dia memastikan Gerindra cukup solid dari tingkat pusat hingga ke daerah. Namun demikian, apa yang terjadi antara KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) tidak lebih dari sebuah dinamika politik. \"Bukan pertarungan melainkan dinamika politik yang lebih ketat saja,\" tegasnya.

Sementara itu, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyampaikan kesolidan KMP juga terjadi hingga ke daerah, tidak hanya tingkat pusat saja.  Jika pun ada ketidaksolidan  itu pengecualian. Sebab, semua masalah di antara partai KMP di daerah sudah diselesaikan di daerah itu sendiri. \"Dari 500 Kabupaten/Kota, cuma ada satu sampai dua kasus,\" kata Fahri.

PKS sendiri, lanjutnya, sudah menginstruksikan jajaran kadernya di tingkat daerah untuk mengikuti apa yang dilakukan di tingkat pusat, yaitu bergabung dengan KMP. Menurutnya, posisi politik berada di luar pemerintahan seperti ditunjukkan KMP saat ini justru baik untuk kepentingan rakyat. Sebab, dalam sistem presidensialisme, pemerintah sebagai eksekutif memang harus diimbangi oleh kekuatan politik di parlemen. \"Yang baik buat rakyat itu adalah kalau eksekutifnya beda dengan legislatif. Biar ada check and balances. Jadi, jangan pengen ngambil semuanya,\"  tandasnya.

Menanggapi situasi politik saat ini, Ketua DPP Hanura Syarifudin Suding mengungkapkan, KIH sebenarnya berharap bisa membangun kebersamaan dengan KMP dalam menyikapi berbagai macam persoalan yang dihadapi. Namun, yang jadi permasalahan, partai yang tergabung dalam KMP melihat seolah-oleh terjadi dikotomi di dalam politik saat ini. \"Padahal kita kan tidak menginginkan hal itu terjadi,\" kata Suding.

Sejauh ini, ujarnya, jajaran Hanura di daerah juga ikut membangun komunikasi antara pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam KIH di berbagai tingkatan, termasuk juga di daerah. Dia menjelaskan, KIH di tingkat daerah tetap melakukan komunikasi dengan KMP agar hubungan di antara partai politik bisa berlangsung secara cair. \"Tinggal bagaimana terjalin suatu kerja sama yang baik,\" tegasnya.

Terpisah, pengamat politik SIGI Indonesia Medrial Alamsyah meragukan kesolidan KMP hingga ke tingkat daerah. Sebab, para politisi di tingkat pusat maupun lokal dinilai masih mengedepankan pragmatisme dan cenderung oportunis. \"Itu adalah watak politisi kita secara umum. Padahal, bersatunya partai harus ada idealisme. Sekarang, orientasinya adalah kepentingan jangka pendek dengan tidak mengindahkan etika politik,\" ujar Medrial Alamsyah ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (07/10).

Dia menilai, keberadaan KMP tidak lebih hanya karena partai yang tergabung di dalamnya mengalami kekalahan saat Pilpres lalu, selain juga gagal mendapatkan jatah kabinet pemerintahan mendatang. Sebaliknya, partai yang tergabung dalam KIH pada sat Pilpres lalu seolah menyatakan bahwa pihaknya lebih baik dari pihak lawan. \"Sehingga, itu akan menyulitkan Jokowi,\" tambahnya.

Menurutnya, sebenarnya ada sisi positif dari dikotomi politik antara KMP dan KIH seperti terjadi saat ini, yaitu hanya ada dua kekuatan besar saja yang bertarung dalam kancah politik. Menurutnya, akan lebih cocok bagi sistem presidensial jika hanya ada dua kekuatan saja yang bertarung, berbeda dengan keberadaan banyak partai yang lebih cocok bagi sistem parlementer. \"Kita mendorong agar koalisi lebih solid dan tidak saling menghianati,\" jelasnya.

(sep/wmc)

Sumber: