Jambi Kekurangan Ribuan CPNS

Lima Tahun Penerimaan Dimoratorium

JAMBI – Kebijakan pusat yang melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama lima tahun kedepan berdampak ke daerah. Saat ini saja, beberapa daerah mengaku kekurangan CPNS. Apalagi jika kebijakan moratorium penerimaan hingga lima tahun dijalankan.

Untuk provinsi Jambi saja, dalam setahun ada 200-an PNS yang pensiun. Jika dilakukan moratorium hingga lima tahun kedepan, berarti lima tahun kedepan daerah ini kekurangan 1.000 PNS.

Belum lagi daerah-daerah. Seperti, Tanjabar yang kini kekurangan 5.400-an PNS. Pemerintah kabupaten Kerinci yang kini kekurangan 508 PNS. Belum lagi daerah lain seperti Tebo yang juga mengaku kekurangan.

Kondisi ini harus segera disikapi oleh pihak daerah.  Sekda Provinsi Jambi, Ridham yang dikonfirmasi kemarin mengaku belum tahu kebijakan moratorium itu.  Hanya saja, katanya, jika itu dilakukan, untuk menutupi kekurangan PNS, pemerintah akan menggunakan UU ASN nomor 5 tahun 2012.

“Kalau mendesak kita harus merekrut tenaga kontrak,” akunya.

Sementara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjabbar mengaku masih ada kekurangan untuk pegawai dilingkup pemkab Tanjabar.
\"Sampai sekarang kita masih banyak kekurangan pegawai, sekitar 5.400-an kita ajukan waktu penerimaan CPNS beberapa waktu lalu, hanya 120 formasi yang disetujui,\" ujar kepala BKD Tanjabbar Zulkifli, Kepada Jambi Ekspres Rabu (29/10) kemarin.
Kepala BKPP Kabupaten Tebo, Kamal Efendi ketika dikonfirmasi kemarin mengaku belum mendapat surat edaran (SE) atau pemberitahuan secara resmi dari pemerinatah pusat mengenai moratorium tersebut.Ditanya masalah solusi jika moratorium 5 tahun, dirinya menjawab harus bisa mengoptimalkan kapasitas yang ada.
‘’Untuk menutupi kekurangan tenaga PNS, Pemkab Tebo tidak akan melakukan perekrutan tenaga honorer,’’ tegasnya.  
Pemerintah Kabupaten Kerinci  sendiri malah berencana akan mengadakan penerimaan CPNS tahun 2015 mendatang. Pasalnya Kabupaten Kerinci kekurangan PNS, karena banyak yang pensiun.

Plt Kepala BKD Kerinci, Sahril Hayadi mengatakan, pihaknya berencana
menerima CPNS tahun 2015. Mengenai jumlah PNS yang dibutuhkan saat ini
pihaknya sedang mendata kebutuhan PNS disetiap SKPD. \"Berapa jumlah
PNS yang kita butuhkan masih kita data. Permintaan data kebutuhan PNS
sudah kita kirim ke masing-masing SKPD,\" ujarnya.
Namun jika dilihat jumlah pegawai yang berkurang setelah penerimaan
CPNS terakhir tahun 2011 lalu sampai 2014 ini, Kabupaten Kerinci kekurangan 508 pegawai karena pensiun dan meninggal dunia. \"Dari 2012 sampai 2014 kita kalkulasikan yang pensiun 508 orang pegawai,\"
ujarnya.

Terkait tenaga apa yang kurang di Pemkab Kerinci, Sahril mengaku, dari 508 PNS yang pensiun itu kebanyakan berasal dari guru. Selain itu Pemkab Kerinci juga kekurangan sarjana Akuntansi dan Perpajakan.

Bupati Sambut Baik Moratorium

Terkait adanya moratorium pegawai negeri sipil (PNS) selama lima tahun, pemerintah Kabupaten Sarolangun menyambut positif adanya moratorium tersebut.

Bupati Sarolangun Drs. H. Cek Endra ‎saat dikonfirmasi kemarin (29/10) mengatakan bahwa dengan adanya moratorium pihaknya akan mengoptimalkan PNS yang ada. \"Bagus itu (Moratorium. Red), kita akan optimalkan PNS yang ada,\" kata Cek Endra.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Sarolangun ini, bila di optimalkan kinerja seluruh PNS yang ada di kabupaten Sarolangun dirinya yakin walaupun ada moratorium tak akan mengganggu kinerja yang sudah ada. \"‎Kita atur penempatan dan alokasi PNS yang optimal,\" kata Cek Endra.

Untuk jumlah PNS di kabupaten Sarolangun sendiri menurut Cek Endra masih cukup. \"InsyaAllah Sarolangun cukup PNS nya,\" tutup Cek Endra.

Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Kepala BKP2D Kabupaten Sarolangun, Tamim. \"Ya kalau sudah keputusannya moratorium ya tidak apa-apa, PNS kita cukup,\" kata Tamim.

(fth/bjg/sun/feb/dik)

Sumber: