Lawan Dominasi, KIH Bentuk DPR Tandingan

Setelah Pimpinan Komisi Juga Disapu Bersih

JAKARTA - Perseteruan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali memanas di parlemen. Buntut dari kekecewaan kembali disapu bersihnya pimpinan alat kelengkapan DPR, KIH bermanuver dengan membuat parlemen tandingan.

Keputusan tersebut diambil setelah lima fraksi yang tergabung di KIH melakukan rapat di komplek parlemen, Jakarta, kemarin (29/10). Rapat menunjuk politisi PDIP Pramono Anung sebagai ketua DPR. Mantan wakil ketua DPR periode 2009-2014 itu didampingi empat wakil ketua yang dipilih dari perwakilan fraksi anggota KIH lainnya. Yaitu, Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB), Syaifullah Tamliha (Fraksi PPP), Patrice Rio Capella (Fraksi Nasdem), dan Dossy Iskandar (Fraksi Hanura).

Juru Bicara KIH Arif Wibowo menyatakan, keputusan membentuk pimpinan DPR tandingan tersebut merupakan tindak lanjut dari mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan DPR saat ini. \"Untuk menjaga fungsi pimpinan DPR agar tetap berjalan objektif maka kami sepakat menunjuk beberapa nama politisi yang kami pandang layak untuk menduduki jabatan pimpinan sementara DPR,\" kata Arif usai rapat.

Dia menambahkan, keputusan membentuk pimpinan DPR tandingan itu juga akan berlanjut dengan membentuk pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya. \"Kami bukannya ingin menghambat pemerintahan Presiden Jokowi, justru kami pengusung pemerintah ingin menyelamatkan konstitusional rakyat,\" imbuh politisi PDIP tersebut.\"

Mantan wakil ketua Komisi II DPRperiode 2009-2014 itu menilai, justru partai-partai yang tergabung dalam KMP-lah yang menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu, menurut dia, bisa dilihat parlemen yang \"secara keseluruhan hanya dikuasai oleh lima fraksi. Yaitu \"Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

\"Jadi jika kami (yang) disebut menghambat kinerja DPR dengan tidak menyerahkan nama-nama komisi alat kelengkapan dewan itu tidak benar. Mereka (KMP) yang ingin menghambat dan menjegal pemerintahan Jokowi-JK,\" tudingnya.

Kemarin, pimpinan DPR yang dikuasai kubu KMP memutuskan untuk melanjutkan proses pemilihan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari komisi dan sejumlah badan, yang telah tertunda sekian waktu. Penundaan tersebut selama ini dilakukan karena masih menunggu empat fraksi di KIH (PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura) menyerahkan nama anggota fraksi di alat kelengkapan.

\"Itu karena mereka haus kekuasaan, karena itu kami mengambil jalan ini,\" imbuh Arif.

Lalu, bagaimana menjalankan parlemen tandingan nantinya? Dia menegaskan kalau pihaknya akan menjalankan rapat paripuna dan rapat lainnya sendiri. Soal tempat rapat dan ruangan komisi-komisi untuk parlemen sementara, dia menyatakan, baru akan memikirkan kemudian. \"Tentu akan dikondisikan, mereka jalan kita juga akan jalan, ruangannya nanti kita fikirkan di mana tempatnya,\" paparnya enteng.\"

Menanggapi langkah politik tersebut, politisi Partai Golkar Tantomi Yahya menilai kalau pembentukan parlemen tandingan itu adalah kesalahan instusional. Tidak ada dasar hukum yang bisa membenarkan langkah tersebut. \"Kalau seperti itu adanya, biarkan masyarakat yang menilai, kami tetap menjalankan pekerjaan sebagai anggota perwakilan rakyat,\" ujarnya yang baru terpilih sebagai wakil ketua Komisi I tersebut.

Dia menambahkan, publik bisa menilai mana sebenarnya pihak yang haus kekuasaan dan ingin merebut seluruh pos yang ada. \"Dengan begini kan semua jadi terang,\" tandasnya. \"

Kemarin, pemilihan pimpinan komisi di DPR memang telah mulai berjalan tanpa keterlibatan Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP. Proses pemilihan pimpinan komisi itupun praktis berjalan cukup lancar.\"

Hingga pukul 16.00, dari total 11 komisi yang ada, sembilan diantaranya pimpinannya sudah terbentuk. Hanya Komisi V dan Komisi XI yang tertunda. Semuanya tentu saja berasal dari fraksi anggota KMP.\"

Sumber: