Dewan Pertanyakan Kejelasan Pilkada ke KPU

KUALA TUNGKAL – DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) akan mempertanyakan kejelasan terkait pelaksanaan Pilkada ke KPU RI.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan perebutan BH 1 EZ tersebut akan dilaksanakan. Sementara dewan telah menyetujui anggaran untuk Pilkada senilai Rp 34 Miliar untuk Pilkada dua putaran.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ahmad Jafar kepada Jambi Ekspres menyebutkan, hal ini menurutnya menyusul terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Kita akan pergi ke KPU RI untuk segera koordinasi masalah Pilkada, kita sudah menganggarkan. Sementara ini banyak gonjang ganjing yang membuat tidak adanya kepastian, menanyakan kapan Pilkada serentak atau bagaimana,” sebutnya.

Jika sudah ada kepastian tahapan Pilkada tidak bisa dimulai, maka anggaran tersebut lebih baik dialihkan penggunaannya kepada yang lain.

“Lebih baik kita alihkan dananya untuk kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih Rp 34 Miliar sudah disiapkan untuk dua putaran. Tentu itu banyak manfaatnya, misalnya untuk menyelesaikan jembatan. Kita sudah mengangarkan tapi kepastian pemerintah berubah-ubah. Ini kita bersama Sekda, KPU akan ke KPU RI,” ujarnya.

Selain itu, juga akan ditanyakan mengapa Pilkada harus serentak dan juga soal anggaran disebut-sebut bisa lebih hemat. “Dimana letak hematnya kalau dana masih dari daerah. Malah mengulur-ulur waktu jadi tidak jelas. Mungkin kalau tidak langsung bisa hemat atau mungkin dana dari pusat bisa juga hemat,” katanya.

Ia berpendapat, bila Pilkada serentak memang dilaksanakan apakan pemerintah pusat bisa memonitoring pelaksanaannya. “Justru monitoring jadi susah, apa sanggup pemerintah mengawasi ratusan daerah yang Pilkada, belum lagi ada sengketa Pilkada,” pungkasnya.

(sun)

Sumber: