Kepala Daerah Minta Integrasi Data Tiga Kartu

JAKARTA - Kerja cepat Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan produk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mendapat apresiasi sejumlah kepala daerah. Namun, mereka ternyata mengaku belum digandeng untuk bisa mengaplikasikan ketiga kartu itu di daerahnya masing-masing.

      Karena itu, sejumlah kepala daerah meminta agar pemerintah pusat bisa segera mentransfer informasi terkait kartu-kartu tersebut. Sehingga, penerapannya di daerah bisa lebih lancar. Misalnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengaku sama sekali belum mendapatkan instruksi terkait KIS, KIP, dan KKS. \"Saya belum diberitahu secara formal, hanya baca lewat media. Tapi, program ini sangat bagus kok,\" terangnya.

      Menurut dia, sebenarnya untuk KIP, sistemnya hampir sama dengan sistem pendidikan di Jatim. Artinya, hanya tinggal memberikan kartu saja. Namun, untuk KIS ini yang cukup membingungkan, apa perbedaannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. \"Setahu saya, KIS itu di luar BPJS,\" terangnya.

      Karena itu, Soekarwo mengusulkan adanya integrasi antara BPJS dengan KIS. Sehingga, data-datanya juga nanti bisa dicocokkan antara BPJS dengan pemerintah pusat. \"Kami juga harus dijelaskan bagaimana sistemnya,\" paparnya ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin (4/11).

      Belum adanya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah juga terjadi di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan memang hingga saat ini pihaknya belum mendapat instruksi apapun terkait tiga kartu itu. \"Tapi, yang utama sebenarnya bagaimana kartu ini bisa diterima orang yang berhak atau tepat sasaran,\" jelasnya.

      Kalau data itu sudah benar dan tepat sasaran, tentu akan disambut dengan baik, namun kalau belum itu bagaimana. Karena itu perlu ada integrasi data dari pemerintah pusat dengan data yang dimiliki pemerintah daerah. \"Karena sebenarnya masalah data ini sangat sulit,\" terangnya.

Misalnya, seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Dia menjelaskan, pihaknya berencana membuat kartu untuk petani, namun ternyata data petani belum lengkap. Padahal, yang diinginkan itu kartu petani by name by address. \"Datanya tidak ada, itu yang menyulitkan,\" paparnya.

Ganjar juga memiliki usulan lain untuk data tersebut, menurut dia, selama ini data dibangun dengan sistem sampel. Namun, akurasi dari data tersebut masih diragukan, karena itu sebaiknya basis data itu menggunakan sistem sensus penduduk. \"Kalau menggunakan sensus, saya yakin akan tepat sasaran,\" tegasnya.

Bagian lain, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pihaknya telah lebih dulu menerapkan bantuan pada masyarakat dengan sistem yang hampir sama dengan tiga kartu itu. Namanya, Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). \"Saya memandang jika program ini harus diintegrasikan,\" terangnya.

Masalahnya, dirinya sebagai gubernur juga belum mendapatkan instruksi terkait bagaimana pelaksanaannya di Aceh. Dia mengatakan, pihaknya mendengar bahwa akan ada rapat soal kartu-kartu itu Selasa malam (4/11). \"Semoga ada kejelasan soal penerapannya di Aceh,\" terangnya ditemui kemarin.

      Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, memang perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Caranya, dengan mengerjakan tugasnya masing-masing. Termasuk soal KIS, KIP, dan KKS. \"Ini juga pengalihan subsidi, mestinya seperti itu. Tapi, selanjutnya sabar dulu,\" paparnya.

      Untuk kriteria penerima tiga kartu atau datanya, dia mengaku bahwa ada banyak kriteria. Yang jelas, hampir sama datanya dengan yang selama ini. \"Yang penting harus saling kerjasamalah,\" tuturnya terburu-buru meninggalkan kantor Kemendagri.

(idr/end)

Sumber: