E-KTP Palsu Digunakan Untuk Cyber Crime

JAKARTA- Temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal adanya e-KTP palsu berdampak luas. Keberadaan e-KTP palsu itu dipastikan bisa membuka peluang terjadinya cyber crime, seperti penipuan dan money laundry. Apalagi, hingga saat ini sebagian besar lembaga perbankan belum memiliki smart card reader atau alat pembaca e-KTP.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hary Budiarto menuturkan, pemalsuan yang terjadi kemungkinan hanya fisiknya saja, blanko dan chipnya. \"Namun, data di dalam e-KTP tidak bisa dipalsukan,\" jelasnya.

Ada sejumlah data dalam e-KTP itu, diantaranya iris mata, sidik jari dan identitas pemilik e-KTP. Semua data itu bisa dicek menggunakan smart card reader dengan memerlukan pengecekan iris mata dan sidik jari pemegang e-KTP. \"Jadi, pembawa kartu harus cocok datanya dengan yang ada dalam e-KTP. Kalau tidak sama, nanti alatnya berbunyi. Itu dipastikan palsu,\" terangnya.

Masalahnya, pemalsuan fisik e-KTP sudah cukup untuk melakukan cyber crime, baik penipuan dan money laundry. Caranya, dengan membuat rekening dengan identitas palsu tersebut. \"Dengan rekening palsu, tindakan kejahatan sulit dideteksi pelakunya,\" ujarnya.

      Peluang melakukan kejahatan itu dikarenakan sebagian besar lembaga perbankan belum menggunakan smart card reader, hanya bank BRI yang menggunakan smart card reader ini. \"Memang ada himbauan menggunakan smart card reader, sayangnya aturannya belum dibuat untuk mewajibkan bank menggunakannya,\" ujarnya.

Namun, masalah lainnya juga perlu diselesaikan, yakni belum semua warga negara menggunakan e-KTP. Artinya, perlu solusi yang merata untuk ini, bank menggunakan smart card reader dan warga negara menggunakan e-KTP secara keseluruhan. \"Ini tugasnya pemerintah yang belum selesai selama ini,\" tegasnya.

Ditemui setelah rapat pembahasan pembangunan perbatasan di Kementerian Pekerjaan Umum kemarin (18/11), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan, warga bisa mengecek keaslian e-KTP tersebut ke setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di setiap kota. Kalau tidak ada datanya dalam server tentu dipastikan palsu.

      \"Saya tidak tahu apakah sudah beredar luas di masyarakat, karena itu dibutuhkan pengecekan.e-KTP yang sudah dipegang masyarakat. Kalau sudah beredar luas, tentu perlu ada tindakan lebih,\" terang mantan anggota DPR yang terpilih enam kali tersebut.

Soal siapa orang yang memalsukan, apakah berasal dari \"konsorsium pembuat e-KTP? dia mengaku tidak mengetahuinya. Namun, untuk tindaklanjutnya akan diserahkan ke pihak kepolisian. \"Sabarlah, semua ada prosesnya,\" jelas politikus PDIP tersebut.

Bahkan dikabarkan jumlah e-KTP yang dipalsukan mencapai jutaan lembar, soal itu Tjahjo kembali bungkam.\" Tapi, dipastikan pihaknya memiliki bukti kuat adanya e-KTP palsu\" tersebut. \"Saya siap membuktikan keberadaan e-KTP palsu itu, ada disaya,\" ujar dia.

      Yang pasti, saat ini Kemendagri sedang menggelar rapat koordinasi nasional e-KTP di Yogyakarta. Para pakar sedang melakukan evaluasi semua proses kartu identitas elektronik tersebut. \"Tunggu hasil rakornas itu, nanti akan ada pengumuman resminya,\" paparnya.

                Terkait adanya e-KTP, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan saat ini Bareskrim sedang mengalami pengusutan. \"Sejauh ini kami masih melakukan penyelidikan di dalam negeri, kalau nanti memang ada keterlibatan pihak asing ya kita akan dalami ke sana,\" terangnya.

                Sejauh ini Badrodin belum mendapatkan laporan apakah pemalsuan e-KTP terjadi di luar negeri. Informasi yang beredar memang pemalsuan identitas elektronik itu dilakukan perusahaan di Tiongkok dan Perancis. \"Kalau memang melibatkan pihak luar negeri, kita kan ada lembaga perwakilan. Lembaga itu bisa membantu kerja penyidik,\" ungkapnya.

                Sementara itu terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP, KTP memeriksa direktur utama PT Karsa Wirautama, Winata Cahyadi. Perusahaan itu diketahui bergerak dalam percetakan sekuriti. Diduga, perusahaan ini didirikan sejumlah petinggi Perum Percetakan Uang Negara untuk mendapatkan jatah proyek e-KTP.

Sumber: