Rini Pastikan Pemilihan Dirut Pertamina Fair
JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bergeming atas suara miring yang muncul dalam bursa Direktur Utama PT Pertamina. Dia tidak akan mengubah konsep pemilihan dengan melibatkan pihak ketiga. Politisi PDIP itu yakin cara profesionalnya bisa menghasilkan nama terbaik.
\" Saat ini, ada tujuh nama memperebutkan posisi lowong yang ditinggalkan Karen Agustiawan. Batas akhir untuk menentukan siapa nahkoda Pertamina makin mepet. Rini hanya punya waktu hingga 30 November. \"Pokoknya kita bekerja sebaik mungkin. Kita mempunyai niat yang terbaik untuk bangsa,\" ujarnya di kantornya kemarin.
Dia meyakinkan cara itu sah karena proses assessment test yang berjalan merupakan produk resmi pemerintah. Rini menegaskan tidak ada niatan untuk berbuat curang dalam proses itu. \"Kita, Insya Allah mendapatkan orang yang terbaik. Tujuannya itu, tidak lain, dan tidak ada bukan,\" akunya.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri itu yakin betul caranya bisa sukses. Malah, bukan tidak mungkin cara yang sama bakal dia terapkan dalam mencari bos perusahaan BUMN lainnya. Seperti diketahui, ada beberapa perusahaan yang dicarikan pemimpin baru.
Dugaan adanya rekaya itu disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dodi Reza Alex Noerdin. Dia menilai, langkah Rini meggandeng pihak ketiga yakni PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) untuk assessment test tidaklah sesuai prosedur. Politisi Golkar tersebut menilai pemilihan sarat KKN.
Kalau sesuai aturan yakni merujuk pada Keppres, penujukan Direksi Pertamina harus dilakukan oleh Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA). Malah, dia mengancam untuk menganulir hasil seleksi. \"Sesuai aturan nggak\" Kalau tidak sesuai, kita batalkan nanti,\" tegasnya pekan lalu.
Selain itu, muncul juga wacana agar pemilihan Dirut Pertamina dan BUMN lainnya melibatkan KPK.\" Saat menyambangi KPK, anggota Gerakan Dekrit Rakyat yang juga tokoh agama, Romo Benny Susetyo meminta keterlibatan KPK supaya terbebas dari bagi-bagi kekuasaan. Lazim seorang menteri menempatkan orang yang loyal dengan dirinya.
Jubir yang juga Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi S.P mengatakan pihaknya siap membantu. Apalagi, saat ini lembaga antirasuah juga sedang menangani kasus yang berkaitan dengan pengelolaan Migas. \"KPK menyambut baik kalau memang dilibatkan dalam seleksi,\" tuturnya.
(dim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: