AMPG Ancam Batalkan Munas IX

JAKARTA - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengancam akan membatalkan Musyawarah Nasional IX apabila tetap digelar pada Minggu mendatang (30/11) di Bali.

Ketua Umum AMPG, Yorrys Raweyai, menjelaskan, percepatan waktu Munas IX menjadi 30 November telah melenceng dari konstitusi yang disepakati selama ini. Sedianya, Munas digelar pada Januari 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII sebelumnya atau pada 8 Oktober 2014 sesuai AD/ART.

“Mereka (DPP) paksa Munas melalui Rapimnas, melalui pleno sebelumnya. Munas bukan milik perorangan atau kelompok, tapi milik kader,” kata Yorrys di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (24/11).

Menurut Yorrys, percepatan waktu Munas adalah bentuk pemaksaan DPP Golkar kepada pemilik suara untuk kembali memilih Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum. Kata dia, sebagai partai kader, Golkar membutuhkan regenerasi dalam kepemimpinannya. “Kami yang mewarisi melihat ini tidak benar,” bebernya.

Karena itu, AMPG meminta kepada pengurus seperti Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Mahyudin, dan Ketua DPP, Priyo Budi Santoso, dapat berusaha menunda pelaksanaan Munas.

“Kalau masih dipaksakan 30 November, kami akan duduki (DPP), dan minta pemerintah melalui kepolisian membatalkan,” tegas Yorrys.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memastikan adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX. Buktinya, percepatan pelaksanaan Munas menjadi 30 November mendatang di luar jadwal yang telah ditetapkan Januari 2015.

“Ya saya tidak tahu. Sebuah Munas “kan perhelatan besar tidak hanya memilih ketua umum tapi juga mengubah AD/ART, menyiapkan program umum. Mestinya waktunya cukup,” katanya.

Dia menyayangkan, keputusan DPP memindahkan lokasi pelaksanaan Munas dua kali ke Surabaya dan kemudian ke Bali. Dari lokasi yang telah diputus dalam Rapimnas VII yakni di Bandung. Bahkan, panitia pelaksana Munas baru akan dibentuk dalam rapat pleno yang digelar hari ini. “Ini kan seminggu, kita tidak tahu siapa panitianya,” ujar Agung.

Karena itu, dia berharap agar semua pihak di internal Golkar dapat menunggu hasil rapat pleno yang digelar DPP. Termasuk juga dalam mengakomodir pihak-pihak yang ingin waktu penyelenggaraan Munas IX sesuai konstitusi yang ada.

“Saya kira lebih baik menunggu hasil pleno. Munas perhelatan besar dari partai tanpa dibahas di tingkat pusat tidak betul,” beber Agung yang juga calon ketua umum. Lebih dari itu, Agung tidak menampik bila dikatakan terdapat praktik ketidakadilan bagi para calon ketua umum yang dilakukan DPP Golkar dalam penyelenggaraan Munas. “Ketidakberesan,” tegas ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 tersebut.

(ald/wid)

Sumber: