Pemerintah Potong Budget Perjalanan Dinas

JAKARTA- Pemerintah terus menghemat pengeluaran agar dapat dialokasikan ke pos pembangunan infrastruktur. Tahun depan, kebijakan tersebut diterapkan bagi dana-dana rapat dan perjalanan dinas pegawai negeri. Rencananya, pemotongan budget itu mencapai Rp 16 triliun.

                Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, selama ini anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut cukup besar. Nilainya menyentuh Rp 41 triliun, atau 2,01 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2015 yang sejumlah Rp 2.039,5 triliun. Tidak pelak, pada rencana APBN perubahan (RAPBN-P) mendatang, pemerintah akan memangkas belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, konsinyering, dan semacamnya hingga 39 persen.

                \"Jadi tahun depan tinggal Rp 25 triliun,\" tuturnya pada DBS Asian Insgihts Seminar, di Ritz Carlton, Pacific Place, kemarin (25/11).

                Menurut mantan menteri badan usaha milik negara (BUMN) itu, dana sebesar itu seharusnya bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih produktif untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian di tanah air. Karena itu, nantinya bakal dialihkan ke pos-pos infrastruktur, meningkatkan subsidi nelayan, dan pembangunan mesin pendingin untuk ikan tangkapan nelayan di daerah-daerah pesisir. \"Nanti juga akan kami bikin e-perjalanan dinas. Jadi dana-dana tersebut bisa dimonitor buat apa saja,\" ujarnya.

                Sebelumnya, pada pertengahan tahun ini, Pemerintah juga pernah mengurangi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 43 triliun. Sebagian besar anggaran yang dipotong adalah untuk perjalanan dinas. Salah satu kementerian yang dipotong anggarannya kala itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp 9,8 triliun. Pemangkasan juga dilakukan agar defisit anggaran berada di level 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tetap terkendali.

                Di sisi lain, penghematan anggaran diharapkan juga bisa membawa dampak positif jangka panjang. Misalnya dialokasikan untuk pembangunan wilayah-wilayah produktif seperti kawasan teknologi. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pihaknya berencana untuk membangun 100 techno park di kabupaten/kota. \"Tahap pertama 20 techno park dulu. Setiap tahun nantinya kami bangun 100 techno park. Sehingga 2019 sudah mencapai seluruh kabupaten/kota,\" ujarnya di tempat yang sama.

                Di samping kabupaten/kota, kawasan teknologi yang lebih besar atau science park, akan dibangun di tingkat provinsi. Andrinof mengungkapkan, biaya pembangunan techno park maupun science park dibebankan pada kantong negara. Untuk techno park, modalnya mencapai Rp 10 miliar.\" \"Kalau science park dua kali lipat (modalnya),\" tuturnya. Pada tahap awal, pemerintah akan membangun 10 science park di beberapa provinsi.

(gal)

 

 

Sumber: