314 PNS Terlibat Korupsi

Mendagri : Pelajari Aturan, Pangkas Birokrasi

JAMBI – Catatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumulo sebanyak 314 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat korupsi. Hal ini menurutnya sangat memalukan. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan kepada aparat PNS agar mempelajari berbagai aturan. Seperti aturan perizinan, bansos, hibah dan penggunaan anggaran.

\'2015, PNS harus anti suap dan bebas korupsi,\' tuturnya usai menghadiri rapat Fasilitasi Forkopimda Provinsi Jambi, di Balai Adat, kemarin (27/11) siang.

Selain itu, sang  menteri yang juga mantan politisi PDIP ini meminta agar Gubernur Jambi hingga kepala desa dan perangkatnya, untuk memberikan pelayanan. Baik kepada masyarakat maupun kepada para investor.

”Mempercepat proses perizinan.Yang kemarin 16 hari harus bisa 5 hari, yang kemarin 1 hari kalau bisa satu atau dua jam bisa selesai,” ujarnya.

Dikatakan Tjahjo, perkebunan dan pertambangan yang ada di Provinsi Jambi, membutuhkan investasi yang sangat besar . Untuk itu kata dia, segera pangkas proses perizinan untuk menarik para investor.

“Maksimum 7 hari harus proses perizinan harus selesai. Kalau perlu yang mengurus izin tersebut adalah gubernur dan jajarannya. Untuk melayani masyarakat, saya lebih senang kalu setiap kantor kecamatan semua prizinan diurus gratis. Kecuali NJOP,” katanya.

Dia mengharapkan, kepada pemerintah Provinsi Jambi, baik gubernur maupun bupati, untuk membuka stand pelayanan bagi masyarakat di lapangan selama satu hari dalam seminggu. Hal ini digunakan untuk mengefisiensi waktu dan mempermudahkan masyarakat.

“Buka stand, baik mengurus SIM, perizinan, pelayanan kesehatan dengan baik dan membangun sanitase masyarakat. Hal-hal yang bisa dipercepat, harus dipercepat, ini yang perlu dilakukan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, dirinya menghimbau kepada kepala daerah meluangkan waktu untuk turun ke masyarakat banyak, dua hari dalam satu minggu. “Seperti halnya yang dilakukan Jokowi, yang hanya rapat kabinet dalam sebulan hanya dua kali. Ini percepatan, bagus dilakukan,”pungkasnya.

Selain itu, anggota kabinet Indonesia Hebat ini menegaskan kepada para pejabat untuk tidak melakukan pemborosan anggaran. Menurutnya, anggaran bisa dialihkan ke infrastruktur agar semua daerah bisa diakses dengan mudah.

“Masalah pemborosan, semua gubernur dan bupati punya gedung, kenapa harus rapat di hotel. Ini kan pemborosan dan mengeluarkan biaya yang besar. Utamakanlah infrastruktur dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” terangnya. 

Program E- KTP Tetap Lanjut

 

Sumber: