Presiden Turun Tangan Atasi Banjir

Kumpulkan Tiga Gubernur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ikut turun tangan menangani masalah banjir di Jakarta. Kemarin (11/2) sore, presiden mengumpulkan gubenur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk bersama-sama mencari solusi banjir di ibukota. Pada rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, yang dilaksanakan sesaat setelah presiden tiba dari kunjungan kerja di Jogjakarta itu, berbagai masalah dari hulu ke hilir dibahas. Mulai dari upaya penyelesaian jangka panjang, hingga pembahasan jangka pendek untuk menangani banjir yang hingga saat ini masih merendam sejumlah wilayah di Jakarta.

Berdasar penjelasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), misalnya. Menurut dia, presiden memberikan prioritas pada dirinya untuk memperhatikan jalan-jalan utama di ibukota agar tidak terdampak banjir.

Termasuk, lanjut dia, presiden juga memberikan tekanan pada pemerintahan DKI agar mengoptimalkan keberadaan pompa-pompa untuk mengalirkan air di titik-titik genangan. \"Terus PLN juga harus bisa menjamin pasokan (listrik) untuk (pompa-pompa) ini,\" beber Ahok, usai rapat terbatas.

Dia lalu mengungkap tentang keberadaan sejumlah pompa yang tidak bisa bekerja karena listrik yang dimatikan. Diantaranya, 10 pompa di Waduk Pluit dan 6 di Pasar Ikan. Menurut Ahok, kalau pompa-pompa itu bisa bekerja maka tidak akan ada banjir. Minimal wilayah Barat dan Timur tidak dibebani terlalu banyak oleh air dari tengah Jakarta. \"Paling rob (banjir air laut, Red), kalau rob, 6 jam kan turun,\" tandas mantan wagub pendamping Jokowi sebelum menjadi presiden tersebut.

Terkait masalah pompa yang tidak bisa berfungsi karena sambungan listrik yang dimatikan itu lah, Ahok beberapa hari lalu sempat menyampaikan pernyataan keras. Yaitu, tentang kemungkinan adanya sabotase sehingga banjir kembali melanda ibukota. \"Bukan sabotase lah, itu istilah saja lah, istilah Ahok saja lah itu,\" kata Ahok, merevisi.

Dalam rapat terbatas itu, Dirut PLN Sofyan Basir juga turut hadir. Menurut dia, keputusan mematikan listrik didasari pertimbangan rasional. Sebab, jalur listrik di beberapa wilayah yang kebetulan terdapat pompa di sana, ada yang sedang kebanjiran. Dia menegaskan langkah pemadaman perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat.

\"Masyarakat penting kan untuk dijaga keselamatannya, kami nggak mau bahayakan masyaraat,\" kata Sofyan.

Sebagai solusi, lanjut dia, pihaknya akan meningkatkan koordinasi di tingkat bawah antara PLN dan pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya, dengan menempatkan petugas untuk mengetahui secara pasti kondisi wilayah sebelum keputusan pemadaman dilakukan. \"Koordinasi di bawah dong, jangan di atas. Nanti kalau di atas, semua salah bicaranya. Saya nggak mengerti, Pak Ahok juga nggak ngerti,\" sindirnya.

Sementara itu, mengenai solusi jangka panjang mengatasi banjir Jakarta, Banten dan Jawa Barat telah menyatakan kesiapannya berpartisipasi. Di depan presiden, gubernur di dua wilayah tersebut siap menjadi wilayah penyangga untuk membantu Jakarta.

Plt Gubernur Banten Rano Karno menyatakan kalau format menjadi wilayah penyangga Jakarta sebenarnya sudah ada. \"Cuma sekarang lebih fokus saja,\" kata Rano, usai rapat.

Salah satunya, dia menunjuk tentang langkah mempercepat normalisasi Sungai Cisadane. Hal itu penting karena berkaitan dengan wacana penyodetan Sungai Ciliwung ke sungai tersebut.

Normalisasi harus dilakukan agar tidak sekedar memindahkan persoalan dari Jakarta ke wilayahnya. \"Kalau tanpa normalisasi, istilahnya memindahkan air dari Ciliwung ke Cisadane, banjirnya malah jadi berlimpah (di wilayah Banten),\" tuturnya.

Senada, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga telah menyiapkan sejumlah langkah. Misalnya, sebut dia, normalisasi situ-situ (kolam penampungan) mulai dari wilayah hulu hingga hilir. Mulai, dari Depok hingga di sekitar Jakarta Selatan.

Sumber: