Pemerintah Rilis Enam Strategi Ekonomi

 Menurut Kepala BPS Suryamin, nilai tukar eceran rupiah terhadap dolar Amerika terdepresiasi hingga 2,95 persen pada Februari. \"Pada minggu terakhir Februari 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata di 34 provinsi melemah 368,31 poin atau sekitar 2,95 persen dibanding kurs pada minggu terakhir Januari 2015,\" papar Suryamin di Kantor BPS kemarin (16/3).

 Suryamin menambahkan, Februari lalu pelemahan terhadap nilai tukar rupiah secara eceran terjadi di seluruh provinsi. Pelemahan rupiah tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, yakni terdepresiasi 457,50 poin atau 3,71 persen. \"Sebaliknya, depresiasi terendah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 252,50 poin atau 2,02 persen,\" lanjutnya.

 Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin memberikan respons cepat untuk memperbaiki struktur perekonomian sekaligus meredakan gejolak nilai tukar rupiah. Karena itu, payung hukum paket kebijakan yang berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah segera dituntaskan. \"Berlakunya 30 hari setelah aturan ditetapkan,\" ucapnya.

 Bambang pun menjabarkan paket kebijakan yang berada di bawah kewenangannya. Di antaranya, pemberian insentif pajak, salah satunya tax allowance. Dia menuturkan, pemerintah memutuskan untuk mempermudah kriteria pemberian insentif pajak.\"Kriterianya dibuat lebih longgar, tidak ketat dan terlalu detail seperti yang sebelumnya. Kami lebih menekankan bahwa kita ingin memberikan tax incentive kepada perusahaan yang melakukan investasi dengan jumlah besar, yang punya orientasi ekspor, yang menggunakan tingkat kandungan lokal yang tinggi, atau juga katakan yang melakukan R and D. Intinya, kita tidak terlalu detail per sektor seperti sebelumnya. Jadi, ada relaksasi,\" paparnya.

 Selain itu, tambah Bambang, tax allowance diberikan kepada perusahaan yang melakukan reinvestasi dari laba yang didapatkan dari dividen. Juga perusahaan yang berorientasi ekspor minimum 30 persen dari produksi. \"Ini inti dari peraturan pemerintah yang baru mengenai tax allowance,\" katanya.

 Kemudian, lanjut Bambang, juga akan dibuat peraturan pemerintah (PP) tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa sektor industri seperti galangan kapal. Tujuannya adalah mendorong sektor domestik. \"Fokus kami adalah bagaimana mengurangi biaya logistik dan salah satunya untuk galangan kapal,\" ujar dia.\"

 Berikutnya, akan diberlakukan bea masuk antidumping sementara (BMADS) dan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS). Menurut Bambang, aturan tersebut diberlakukan untuk membatasi impor yang berlebihan. \"Kami keluarkan BMADS dan BMTPS. Tujuannya, supaya kita segera hentikan dan kurangi impor yang masuk secara berlebihan sekaligus kita menjaga keberlangsungan industri lokal yang kebetulan bergerak di bidang yang kita curigai sebagai kena dumping atau tindakan pengamanan tersebut,\" paparnya.\"

 Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa pihaknya siap memperbesar porsi bauran energi (mix energy). Di antaranya dengan mewajibkan peningkatan biofuel hingga 15 persen. \"Sebelumnya kan dari 5 persen ke 10 persen tahun ini. Mudah-mudahan 15 persen bisa sampai,\" ujarnya di Kantor Presiden kemarin.\"

 Menurut Sudirman, 15 persen tersebut adalah porsi yang besar bagi energi baru. Namun, dia menekankan, secara bisnis, aturan itu justru menguntungkan bagi para pelaku usaha kelapa sawit. \"Karena ini kan ada demand biofuel jadi 3,5 juta kiloliter. Akhirnya, demand akan naik dan harga akan lebih baik. Kemudian kita ke Pertamina dan bidang usaha di hilir akan memberikan dorongan agar melengkapi fasilitas akan diakomodasi,\" imbuhnya.

 Paket kebijakan yang juga menarik adalah pemberian fasilitas bebas visa untuk wisatawan asing dari 30 negara. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, saat ini fasilitas bebas visa baru diberikan kepada wisatawan asing dari 15 negara. \"Jadi, nanti ada 45 negara yang dapat bebas visa,\" ujarnya.

 Menurut mantan direktur utama PT Telkom tersebut, bebas visa merupakan cara paling efektif untuk menggenjot jumlah turis asing yang datang ke Indonesia. Tujuannya, menambah pemasukan devisa. Itu pula yang dilakukan Malaysia yang sudah memberikan fasilitas bebas visa untuk 164 negara dan Thailand untuk 56 negara. \"Kalau bebas visa diberlakukan, target kami bisa menambah jumlah wisatawan asing hingga 1 juta orang dan pemasukan devisa USD 1 miliar,\" ucap dia.

 Negara yang mendapat fasilitas bebas visa itu antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Inggris, Kanada, Rusia, Italia, Spanyol, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, Bahrain, dan Afrika Selatan. Juga beberapa negara Eropa lainnya.

 Arief menuturkan, pemerintah berharap asas resiprokal juga diberlakukan oleh pemerintah negara mitra. Misalnya, jika Indonesia sudah memberikan visa untuk warga negara lain yang masuk ke Indonesia, diharapkan negara itu juga memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia yang berkunjung ke negara tersebut. \"Kami segera mengirim surat ke negara-negara tersebut. Ini berlaku untuk wisatawan maupun pebisnis,\" ungkap dia.

 Hal itulah yang membuat rencana bebas visa untuk warga Australia dibatalkan. Sebab, papar Arief, Australia menerapkan sistem visa universal. Dengan begitu, semua warga negara yang hendak masuk ke Australia harus memiliki visa. \"Makanya, Australia kami coret,\" ucapnya.

(owi/ken/c11/kim)

Sumber: