Presiden Dibikin Repot Rizal Ramli

Inisiatif Pertemukan dengan Wapres dan Menteri Lainnya

JAKARTA – Perang statemen di media Menko Maritim Rizal Ramli dengan sejumlah anggota kabinet, membuat Presiden Joko Widodo akhirnya harus ikut turun tangan. Diawali kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, belakangan, mantan menko perekonomian di era Presiden Gus Dur itu kemudian juga sempat terlibat ’jual beli’ pernyataan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

                Saat mengawali sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (19/8), Presiden Jokowi sempat menyinggungnya secara implisit. Di depan para anggota kabinet yang hadir, presiden tiba-tiba kembali mengingatkan tentang tugas dan wewenang para anggota kabinet. Mulai presiden hingga para menteri.

                ‘‘Saya kira ini akan terus saya sampaikan dalam sidang-sidang kabinet kita,’‘ kata Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, presiden juga tiba-tiba kembali mengingatkan, tentang penyelenggaraan sidang kabinet. Baik, sidkab paripurna yang dilaksanakan tiap Rabu, ataupun rapat-rapat kabinet terbatas.

                Pembukaan rapat yang dilakukan presiden yang mengingatkan tentang norma dasar kerja kabinet itu tak biasanya disampaikan. Umumnya, Jokowi langsung membuka rapat dengan kalimat-kalimat yang langsung mengarah ke tema rapat.

                ‘‘Ini bukan karena ada pertentangan, lalu presiden seperti menengahi begitu, bukan,’‘ tutur Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, usai rapat. Menurut dia, pernyataan Presiden Jokowi hanya ingin menegaskan kalau kritik dan saran dari para menteri lintas bidang tetap diperlukan. Sebab, selama ini, hal tersebut juga telah berlangsung.

                ‘‘Tapi, memang presiden minta (kritik) jangan (disampaikan) di luar, jangan di media. Karena secara internal perbedaan-perbedaan itu selalu diakomodasi dalam setiap pembuatan kebijakan,’‘ imbuh Teten.

                Meski menyatakan kalau presiden tidak dalam posisi menengahi, dia mengakui kalau presiden telah berusaha mempertemukan Rizal, JK, dan beberapa menteri terkait dalam sebuah pertemuan tertutup. ‘‘Sudah lah itu sudah, Pak Luhut (Panjaitan) yang nanti akan atur (pertemuan),’‘ imbuh Teten.  

       Sejak dilantik menggantikan Indroyono Soesilo pada 11 Agustus lalu, Rizal Ramli sudah mengeluarkan berbagai statemen kontroversial. Sebagai Menko Maritim, Rizal malah mengkritisi sejumlah kebijakan yang dipimpin oleh Menko lain. Kritikan pertama disampaikan terkait rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.

       Kritik yang akhirnya direspons Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut disampaikan saat berada di kantor BPPT, dua hari setelah dilantik, yaitu pada 13 Agustus. Menurut Rizal, dirinya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan pembatalan pembelian 30 pesawat melalui pinjaman USD 44,5 miliar dollar dari China Aviation Bank itu.

       Menurut Rizal, pesawat jenis itu hanya cocok untuk perjalanan jarak jauh, dengan tujuan seperti Amerika dan Eropa. Rute internasional jarak jauh tidak menguntungkan bagi Garuda Indonesia, karena tingkat keterisian penumpang yang hanya 30 persen. Rizal menilai, Garuda lebih berpotensi memiliki keuntungan dengan membeli pesawat Airbus 320. Dalam arti, Garuda sebaiknya fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia.

       Kritikan terbuka berikutnya adalah terkait proyek listrik 35 ribu megawatt (MW) yang menjadi program Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Rizal menilai target pengembangan listrik 35 ribu MW harus direvisi. Alasannya, target tersebut kurang realistis karena berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

       Menurut dia, proyek yang menjadi target utama Presiden Jokowi ini diprediksi akan mengalami kendala dari sisi biaya. Dengan minimnya sumber daya di PLN saat ini, maka pemerintah akan bergantung pada swasta.

                Pernyataan Rizal itu lah yang kemudian mendapat respon langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat dikonfirmasi di gedung parlemen JK menilai kritikan Rizal terkait proyek 35 ribu MW harus didasari pertimbangan yang matang. JK menilai Rizal tidak memiliki data dan fakta yang cukup untuk mengkritik proyek tersebut.

Sumber: