>

Kandidat Cawako Sungai Penuh Bersitegang

Kandidat Cawako Sungai Penuh Bersitegang

*AJB Sebut Rival Tak Benar 

JAMBI – Acara Joint Analysis yang diselanggarakan Polda Jambi di Hotel Novita Rabu (21/10) kemarin menjadi ajang debat Calon Walikota (Cawako) dan Calon Wakil Walikota (Cawawako) Sungai Penuh. Yakni, AJB-Zulhelmi, Herman Muhktar-Nuzron Joher dan Fery Satria-Buzarman.

Pantauan Harian Pagi Jambi Ekspres, situasi memanas ketika Buzarman dan Nurzron Joher menyampaikan sejumlah persoalan di Kota Sungaipenuh terkait kebijakan pemerintah yang menguntungkan incumbent.

Seperti Reshuffle pejabat, persoalan pemilih eksodus yang tiba-tiba menanjak tajam menjadi poin penting dalam pokok pembicaraan. Tak terima tudingan itu, petahana AJB berusaha memberikan klarifikasi. Namun respon tersebut berubah menjadi panggung adu statement. Hingga panitia harus turun tangan untuk melerai agar tidak berlanjut.

Paslon nomor urut 3, Buzarman saat dikonfirmasi usai acara mengatakan, ketegangan itu terjadi dalam forum dikarenakan omongan yang terlalu arogan. Apalgi akhir-akhir ini timbulnya kerawanan di Kota Sungaipenuh justru muncul dari pasangan nomor urut 1. Terutama terkait jadwal kampanye yang diluar kesepakatan. “Yang lain tidak ada masalah, dari tim dia (AJB,red) sampai-sampai membawa senjata tajam, sehingga tim kita menjadai korban,” ujarnya.

Ia menuding terdapat dana Bansos yang dikucurkan ke masyarakat oleh SKPD mengatasnamakan kandidat. Dari itu, ia mengaku telah melaporakan hal ini ke Panwas Kota Sungaipenuh, namun tidak mendapat respon baik.

“Susah, maklum la sudah menajdi rahasia umum,” katanya. Ia mengaku wajar jika masalah ini disampaikan di forum untuk memperjelas duduk permasalahan yang terjadi dilapangan. “Ya, kita akan buka ini, banyak permasalahannya,” bebernya.

Disisi lain, Nuzran Joher paslon nomor urut 2 mengatakan dalam menetapkan tahapan pilkada memang harus dilakukan proses pemuktahiran data pemilih. Namun oleh pemerintah dan KPU seakan memberikan ruang untuk mengakamoir pemilih. “Kalau sekarang Pemerintah melalui Dukcapil mengeluarkan KK dan KTP yang tidak kita ketahui, inikan berpotensi adanya eksodus pemilih,” ucapnya.

Ia menilai, cara ini sangat longgar sekali. Apalagi, KPU  atau KPPS tidak berhak melarang karena mereka untuk menggunakan hak suara. “Siapa yang bisa menjamin jika terjadi, makanya ini sangat menguntungkan petahana,” jelasnya. Ia juga menyebutkan pihaknya sudah pernah melaporkan hal ini ke DPRD yang anggoatanya merupakan partai pengusung. Dalam laporan tersebut terindikasi terdapat 2000 KK hilang di Dukcapil. “Kalau dikali 4 saja per KK sudah berapa pemilih kita. Ini ada datanya, di Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang ada warga Kerinci yang menjadi Kepala Dinas di Kota masuk dalam data pemilih. Walau telah di keluarkan tapi inikan indikasi,” katanya.

Selanjutnya, terdapat tekanan atau intimidasi khususnya di dinas kebersihan. “Selain itu, kita juga pernah diobrak-obrik saat pertemuan dan pengerusakan,” ucapnya.

Pasangan nomor urut 1 AJB dikonfirmasi menyebutkan dirinya mempunyai hak untuk mengklarifikasi atas tudingan yang ditujukan kepadanya. Baginya apa yang disampaikan rivalnya itu tidak sesuai fakta.

“Saya katakan sebuah jabatan itu tetap loyalitas dan kemampuan menjadi faktor rujukan. Tapi loyaslitas menjadi utama karena hati yang buruk bisa merusak sistim. Apalagi bisa berdampak terhadapa pembangunan kota sungai penuh.” ucapnya. Menurutnya, pergantian dalam sebuah sistim pemeritahan adalah hal yang biasa. Sejauh sesuai aturan yang berlaku. “Sebanarnya apa yang mereka ungkapkan sudah terlalu mengarah kepada hal yang pribadi dan memojokkan, makanya Saya ingin menjelaskan agar semua orang tau,” katanya.

Ia menilai, sejuah ini para penantangnya tersebut tidak bisa membedakan dirinya ketika berada di posisi Walikota dan sebagai paslon. Tentunya sejauh ini ia mengaku tidak melanggar aturan yang ada. “Itu keuntungan politis incumbent yang melekat. Sehingga orang merasa ada kelibihan yang begitu saja, tidak. Bahkan waktu saya juga temakan. Kalau merubah itu harus di undang-undang,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Fauzan Khairazi mengatakan, kejadian ini tentunya akan menjadi masukan bagi pihaknya. Apalagi beberapa hal yang disampaikan para kandidat tak hanya di Kota sungai penuh merupakan langkah awal untuk melakukan pemantauan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: