SAH Nilai Indonesia Mengalami Degradasi di Semua Bidang

JAKARTA- Tingkat kepuasan publik satu tahun Pemerintahan Joko Widodo terus menurun. Hasil lembaga beberapa lembaga survey juga menilai tingkat kepuasan menurun. Seperti, SMRC, Indo Barometer dan LSI. Hasil survei lembaga itu menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang muncul dan tak terselesaikan oleh pemerintah di kabinet kerja Jokowi-JK.

 Menanggapi, hal ini anggota DPR RI dapil Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) menilai, Indonesia mengalami degradasi  (penurunan) di semua bidang. Baik masalah penegakan hukum, ekonomi, sosial dan nilai-nilai yang selama menjadi keunggulan. 

“Rakyat bingung politik pencitraan yang di lakukam pemerintah, dulu tabu sekali jika seorang pemimpin diketahui berbohong, kini justru pemerintah kerjanya berbohong menutupi fakta dengan berita,” ujar SAH saat dikonfirmasi Jambi Ekspres, Rabu, (21/10).

Degradasi yang dimaksud seperti masalah impor pangan. Jokowi mengatakan tidak akan impor, tapi kenyataannya pemerintah justru mengimpor beras, sapi, gula, garam, kedelai dari luar. Bahkan untuk menutupi fakta disebarkan berita bahwa Indonesia surplus pangan.

“ Ini salah satu bentuk kebohongan pemerintah,” ketus Anggota Komisi X ini. Di bidang hukum, masyarakat bisa melihat antar penegak hukum di adu domba. KPK diberitakan seolah bersingungan dengan Kepolisian. Keberadaan KPK dilemahkan. Kasus intoleransi antar agama dan suku juga kembali meruncing tanpa penyelesaian secara tuntas. Seolah menjadi api dalam sekam, menyimpan permasalahan, akibatnya rasa aman hilang di masyarakat.

“Selain itu di bidang ekonomi Indonesia telah berada di ambang krisis, harga melambung tinggi, rupiah melemah, eskpor menurun, ketergantungan akan luar negeri meningkat, sektor swasta mati suri dan PHK massal terjadi,” jelasnya.

“Tapi pemerintah hanya sibuk mengeluarkan paket ekonomi yang justru melemahkan potensi keuangan negara, seperti pemberian insentip pajak dan fiskal, inikan membuat ke depan kita mengalami defisit pendapatan pajak,” ungkap SAH.

Terakhir, Ketua DPD Gerindra Jambi ini menilai pemerintahan Jokowi harus fokus merealisasikan janji-janji pada saat kampanye Pilpres dan jangan habiskan waktu dengan membagi kartu. “Karena pasar udah ngak percaya lagi dengan gaya seperti itu, masyarakat menanti program bukan propaganda, sebelum terlambat,” pungkasnya

. (dez/adv)

 

 

Sumber: