KPPS Rentan Terlibat Tim

Panwas Peringati KPU agar Selektif

 

JAMBI – KPU dan jajarannya kini terus melakukan persiapan untuk perhelatan Pilkada serentak 09 Desember mendatang, diantaranya melakukan rekrutmen KPPS. Dalam proses rekrutmen ini, KPU harus betul-betul selektif. Karena, penyenggara pemilu ditingkat bawah ini sangat rentan terlibat tim sukses (timses) pasangan calon dan partai politik.

            Hal ini diutarakan oleh Ketua Panwas Kota Jambi, Fachrul Rozi. Menurutnya, saat rapat koordinasi bersama pimpinan Bawaslu RI, ini sangat diwanti-wanti karena penyelenggara  pemilu yang menyalahi etik dan kewenangan.

            “Pada umumnya KPPS, pengawas PPS dan PPL. Rekrutmennya rampung pada 8 November itu,” ujarnya.

            Untuk mengantisipasi ini, ia mengaku telah menyurati KPU Kota Jambi. “Kami juga sudah meminta jika sudah terbentuk mohon nama-namanya ditembusan ke Panwas untuk melakukan croscek,” imbuhnya.

            Nanti pihaknya akan turun secara langsung ke lapangan utuk melakukan pengecekan nama-nama tersebut. “Ini dilakukan untuk menjaga netralitas penyelenggara untuk melaksanakan pemilu ini,” ucapnya.

            Tak hanya itu, selaku Panwas ia juga telah mengintruksikan kepada Panwascam untuk lebih selekstif untuk perekrutan PPL. “Kami juga tidak mau kecolongan sama halnya dengan KPPS,” tegasnya.

            Ketua KPU Kota Jambi, Wein Arifin menyatakan, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat ke PPS untuk merekrut KPPS. Pada 08 November telah terbentuk KKPS se-Kota Jambi. “Animo masyarakat sangat tinggi. Itu terlihat saat beberepa kali PPS menanyakan persyaratannya,” jelasnya.

            Untuk mengantisipasi adanya penyusup baik dari timses mapun parpol ia mengaku telah melakukan kaordinasi dengan Panwas. Setelah perekrutan dilakukan maka pihaknya akan menyerahkan data ke Panwas untuk melakukan croscek. “Jika memang ada keberpihakan dan terbukti maka akan ada sanksi tegas,” ucapnya.

            Desy Arianto, Komisioner KPU Provinsi Jambi menyatakan, perekrutan KKPS ini akan menyesuaikan dengan jumlah TPS. Kewenangannya ada pada PPS.

            “Penekanan kita adalah agar rekrutmen ini harus bersih dari timses. Tidak partisan kepada salah satu pihak,” ucapnya.

            Untuk memastikan agar bersih dari indikasi tersebut ia mengharapakan agar tokoh sentral dalam masyarakat bisa berpartisipasi sebagai peyelenggara. ”Kalau ada yang dikhawatirkan harus benar diseleksi. Bisa dicek dengan SK tim paslon ditingkat desa, makanya harus ada control juga dari masyarakat,” tandasnya.

(aiz)

Sumber: