SAH Perjuangkan APBN 2016 Yang Pro Rakyat

JAKARTA - Penetapan APBN tahun 2016 disidang paripurna DPR, pada Jumat (30/10) berlangsung penuh dinamika yang argumentatip. Intensitas pembicaraan (lobi) antara pemerintah yang diwakili para menteri dengan fraksi-fraksi dan pimpinan dewan pun berlangsung hingga tengah malam.

Alotnya paripurna penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, menurut Sutan Adil Hendra (SAH), Anggota DPR RI Dapil Jambi yang ikut bersidang merupakan bentuk pelaksanaan fungsi legislasi. Juga pengawasan anggaran oleh DPR RI kepada pemerintah.

“Dari awal pembahasan APBN 2016, kita menilai banyak program yang diajukan pemerintah tidak realistis dan kurang memfasilitasi hak - hak rakyat terhadap anggaran,” ujar SAH.

Ia mencontohkan, asumsi makro APBN 2016 tidak realistis, di saat ekonomi lagi krisis dan pemerintah banyak melakukan pemotongan (insentip) pajak untuk dunia usaha. Target pendapatan pajak ditetapkan hingga Rp 1.350 Triliun, hitungan dari mana yang dipakai pemerintah. Selanjutnya salah satu anggota dewan pembina DPP Gerindra ini mempertanyakan sikap pemerintah yang menjadikan paket hutang luar negeri sebagai alokasi penerimaan menutupi defisit anggaran. “Sehingga kemana sikap optimis penerimaan pajak  tadi,” tanyanya.

Jika hal ini tidak diluruskan, SAH memprediksi 2016 nanti banyak program pembangunan yang tidak berjalan. Karena tidak ada dananya, mengharap pemasukan pajak sulit karena ekonomi lagi lesu, mengharap pinjaman luar negeri. Akibatnya APBN Indonesia makin terbebani bunga.

“Oleh karena itu DPR minta pemerintah memperbaiki asumsi penerimaan ini,” jelas Ketua DPD Gerindra Jambi ini.

Di samping masalah itu SAH menambahkan ada beberapa catatan terkait program yang sebenarnya menjadi janji politik presiden Jokowi. Diantaranya masalah pengangguran dan pembukaan kesempatan kerja.

“Ledakan PHK jika tidak disiapkan program jaring sosial antisipasinya akan berdampak pada masalah ekonomi dan stabilitas. Tetapi ini tidak dilakukan pemerintah, sehingga Gerindra kawal ini dalam APBN 2016 agar Pro Rakyat,” pungkas SAH.

(dez/adv)

Sumber: