Pemerintah Ancam Pangkas Dana Desa

Oleh karenanya, untuk mendesak pemda dan pemerintah desa proaktif, Kemensos meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) turut serta memberikan dorongan. Caranya, dengan memberikan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi kewajiban validasi dan verifikasi data warga miskin mereka. ‘‘Kami akan meminta agar dilakukan pemotongan DAK, dana desa mereka. Bapak presiden sudah pernah menuturkan, agar hal itu dimasukkan dalam penilaian untuk pemda,’‘ tegas Khofifah.

 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemda akan kewajibannya. Sehingga, salah sasaran dapat diminimalisir hingga angka terendah. ‘‘Saat ini sendiri tim Kemensos sedang melakukan validasi data, November ini kita harapkan selesai. Sehinga bisa diketahui hasilnya,’‘ ungkapnya.

(mia)

Sumber: