Konflik Lahan dan Etnis Jadi Ancaman

Jadi konflik ini bukan hanya terjadi antara kita rakyat Jambi saja. Seperti di Merangin, itu justru terjadi antara masyarakat domisili dengan imigran

 

Fauzi Ansori

Kepala Bappeda Provinsi Jambi

 

JAMBI - Konflik lahan dan etnis masih menjadi ancaman serius keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi. Hal itu diakui oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi, H Fauzi Ansori, dihadapan Koordinator Wilayah I Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia, Kol Inf Farid  Makmur MA. 

Kata Fauzi, sebagai Provinsi dengan penduduk multi etnis, gesekan akibat perebutan lahan menjadi persoalan rumit. Setiap saat bisa saja terjadi. Tak hanya itu, sebagai Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, Jambi juga menjadi magnet tersendiri bagi migran untuk berdomisili di Jambi.
        “Jadi konflik ini bukan hanya terjadi antara kita rakyat Jambi saja. Seperti di Merangin, itu justru terjadi antara masyarakat domisili dengan imigran,” ungkap Fauzi.
        Selain ancaman konflik lahan dan etnis, kedepan, ancaman konflik di laut China Selatan juga akan berdampak terhadap keamanan di Jambi. Apalagi  laut di timur Jambi berhadapan langsung dengan poros laut China Selatan.

“Itu juga menjadi ancaman serius Provinsi Jambi kedepan. Apalagi, dengan diresmikannya pelabuhan Ujung Jabung sebagai bagian dari tol laut,” ujar Fauzi.
         Untuk menghadapi itu, Pemerintah Provinsi Jambi, kata Fauzi, telah membuat Master Plan Pertahanan Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi, telah mengusulkan ke Kementerian Pertahanan agar Ujung Jabung dijadikan basis Pertahanan Negara.
        Menanggapi hal ini, Kol Inf Farid  Makmur MA, dalam sambutannya mengapresiasi upaya tersebut. Menurutnya, posisi Ujung Jabung sebagai wilayah yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan sangat strategis.
         “Itu akan kita sampaikan ke Kementerian dan akan menjadi prioritas kita,” tegasnya.
          Ditanya tentang Program Bela Negara di Jambi, Makmur mengatakan, 2015, Kemenhan baru merekrut 100 orang kader bela negara, dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Korem sebagai penginisiasi.
          “2015 ini, kita bentuk kader dulu. Siapa nanti, itu tugas Kesbangpol yang menentukan,” katanya.
          Ia juga menolak, jika Bela Negara disamakan dengan Wajib Militer. Karena, Bela Negara yang dimaksud lebih pada pembentukan Character Building dan penanaman Ideologi Pancasil.
         “Jadi jangan bayangkan ini seperti Wajib Militer, memanggul senjata tidak. Ini sama dengan penataran P4 zaman dulu,” pungkasnya.

(fth)

Sumber: