>

Dewan Sebut PTM Tidak Layak Pakai

Dewan Sebut PTM Tidak Layak Pakai

MUARA BUNGO - Permasalahan pembangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) terus menuai kecaman dan keluhan dari berbagai kalangan, kali ini kecaman PTM tidak layak huni datang dari anggota DPRD Bungo Komisi III dari Partai PKS, Dharmawan. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dengan koran harian ini, kemarin.


\"Kalau penilaian saya, sejak di resmikannya PTM oleh Bupati Bungo beberapa waktu lalu, banyak pedagang yang menggeluhkan fasilitas yang di bangun oleh pemerintah, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pedagang yang enggan berjualan di PTM, sehingga PTM yang disebut icon masyarakat tersebut saat ini sepi,\" katanya.

 

Dijelaskannya, bahwa pembangunan yang tidak layak pakai di PTM seperti pembangunan yang terbengkali dari segi fisik seperti pintu yang masih kurang, lantai yang menggunakan keramik licin, aliran air got yang tidak sesuai speak sehingga sering banjir dengan bekas air para pedagang.

\"Kalau sudah banyak kekurangan seperti ini, ya wajar wajar saja la kalau pedagang banyak tidak mau berjualan di PTM, banyak kekurangannya, terus dengan banyak kekurangan seperti ini, tentu saja para konsumen enggan mau datang,\" jelasnya.

Disampaikannya, dirinya selaku anggota DPRD Bungo di komisi tiga saat ini merasa kesulitan untuk menggungkap permasalah ini, pasalnya, dinas terkait yakni Dinas PU tidak memberikan speak kepada komisi tiga, sebenarnya bagaimana pembangunan PTM ini sebenarnya.

\"Kalau informasi dari pejabat pemerintah, pintu PTM itu lebih dari satu, tapi pembuatannya ternyata hanya satu, dan saya selaku komisi tiga sudah melayangkan dua kali surat ke dinas terkait untuk memberikan bentuk speaknya, namun hingga saat ini tidak juga diberikan,\" paparnya.

Oleh sebab itu, dirinya meminta agar aparat penegak hukum serius dalam menanggapi permasalahan yang mencuat di muka publik, pasalnya PTM merupakan icon masyarakat Bungo.  \"Hharapan saya, agar pemerintah tegas dan serius dalam menanggapi permasalahan ini sehingga tidak merugikan masyarakat dan mengguntungkan kepentingan individu atau kelompok,\" pungkasnya.

(hnd)
 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: