MKD Validasi Rekaman di Bareskrim

                Dugaan masalah yang akan membelit Setya Novanto hampir bertambah. Setelah beredar transkrip pencatutan simbol negara, kemarin muncul tuduhan baru. Bahwa politisi Partai Golkar itu mencoba mengintervensi PT Pertamina (Persero). Intinya, meminta BUMN energi itu membayar biaya penyimpanan BBM pada PT Orbit Terminal Merak (OTM).

      Tagihan itu muncul karena selama ini Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan yang konon juga terkait dengan Riza Chalid, sosok yang diyakini ikut terekam saat mereka menemui bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsudin. Dalam surat dengan kop logo DPR dan nama Setya itu dikirimkan pada 17 Oktober.

      Namun, Setya Novanto melalui Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari membantah keberadaan surat tersebut. Alasannya, surat tersebut palsu karena ada perbedaan dengan surat yang biasa digunakan Satya untuk berkorespondensi. Seperti logo DPR yang harusnya ada di kiri atas kertas, bukan tengah.

      Yang paling penting, keberadaan nomor surat. Dalam surat diduga palsu, memang tidak tertulis nomor itu. Itulah kenapa dia yakin betul kalau surat ke Dirut Pertamina Dwi Soetjipto itu palsu. ‘‘Ketua DPR dengan tegas mengatakan tidak mengetahui surat ini ada. Surat itu tidak pernah kami keluarkan,’‘ tegasnya.

 

      VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, surat tersebut sebenarnya sudah sampai ke perusahaan. Namun, perseroan memilih untuk tidak menanggapi karena tidak sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG). ‘‘Kalau ada proses bisnis, selalu diverifikasi. Apakah sesuai dengan hak dan kewajiban,’‘ tegasnya.

      Dia menuturkan, asli atau tidak surat tersebut, Pertamina dipastikan tidak merespon. Namun, pada akhirnya dia perseroan juga tahu kalau surat tersebut ternyata palsu. Meski demikian, lantaran sudah terkirim ke Pertamina, Dirut Dwi Soetjipto sempat meminta adanya pengecekan. ‘‘Itu hal yang wajar kalau dirut butuh informasi,’‘ terangnya.

Sikap Presiden

      Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengambil jalur hukum atas pencatutan namanya dalam polemik menyangkut Freeport. Presiden menyerahkan sepenuhnya proses yang kini sedang berjalan di parlemen.

 

                ‘‘Sekali lagi, kita harus menghormati MKD (mahkamah kehormatan dewan, Red),’‘ kata Presiden Joko Widodo singkat, usai acara pembukaan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2015, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (18/11).

                Meski tidak berbicara panjang lebar soal kasus seputar Freeport yang menyeret nama Setya Novanto, di acara yang diikuti 300 peserta praktisi kehumasan pemerintah dan swasta itu, presiden sempat menyinggung tentang hal terkait. Yaitu, ketika Jokowi mengingatkan tentang pentingnya mengikuti perkembangan sosial media yang begitu pesat.

                Dalam sambutannya, presiden sempat mengangkat tentang isu yang menjadi trending topic di media sosial sehari kemarin. ‘‘Paling ramai apa? Papa minta pulsa, diganti papa minta saham,’‘ tanya presiden, yang kemudian dijawab sendiri.

                Pernyataan itu sontak memancing gelak tawa peserta dan para hadirin di acara tersebut. Gelak tawa baru surut setelah presiden kemudian melanjutkan penjelasannya tentang perkembangan media sosial, terutama di Indonesia, yang yang begitu pesat.

 

Sumber: