Gedung KPK Jadi Contoh Integritas

JAKARTA – Harapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki gedung sendiri yang lebih representatif akhirnya terwujud, setelah 12 tahun lembaga antikorupsi itu berdiri. Kemarin, peresmian gedung dwiwarna tersebut dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.

Presiden menitipkan sebuah harapan bahwa momentum peresmian gedung baru tersebut dapat memberikan semangat baru. ”Tapi, semangat baru saja tidak cukup, perlu ditopang kapasitas kelembagaan yang kuat, perlu ditopang juga potensi SDM yang kuat,” tuturnya pada acara peresmian di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta, kemarin (29/12).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan harapannya tentang perlunya KPK meningkatkan sinergi pemberantasan korupsi antarlembaga penegak hukum. Dia menekankan bahwa pemberantasan korupsi di tanah air bukan saja membutuhkan KPK yang kuat. Tapi, juga institusi kepolisian dan kejaksaan yang kuat pula. ”Ego sektoral seringkali hanya akan menghambat keberhasilan pemberantasan korupsi. Tujuan kita kan hanya satu, bagaimana memberantas korupsi secara lebih efektif,” ingat Jokowi.

Harapan terakhir yang disampaikan presiden itu disambut Ketua KPK Agus Rahardjo. Selaku pimpinan KPK, dia menyatakan kalau ingin mewujudkan ”rumah baru” yang ada untuk menjadi rumah yang bisa memberikan contoh tentang akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. ”Dengan terus bekerja keras meningkatkan kebersamaan demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi,” katanya.

Nantinya, target pencapaiannya tersebut akan diukur melalui peningkatan indeks perkara (IPK) korupsi. ”IPK kita masih 34, sementara Malaysia sudah 50. Semoga ini bisa meningkat seperti negara lain,” jelasnya. Menurutnya, negara harus mencapai target angka 50 karena menurutnya negara tidak ada yang tidak sejahtera untuk IPK tersebut. 

Dia kemudian menyinggung tentang proses awal pembangunan gedung KPK yang berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut. Yaitu, tidak bisa dilepaskan dari derasnya desakan publik lewat gerakan Saweran KPK atau Koin untuk KPK, pada 2012 lalu. Presiden SBY kemudian menguatkan gerakan tersebut dengan menyampaikan pidato yang berisi dukungan pada KPK. 

Dari situlah, anggaran pembangunan gedung baru yang telah diajukan sejak 2008, akhirnya disetujui DPR. ”Sebuah keinginan dan niat dari seluruh lapisan masyarajat yang mendukung KPK demi berdirinya gedung ini,” katanya.

Dana yang sudah terkumpul dari publik saat itu, lanjut dia, telah diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. ”Saya ucapkan terimakasih pada Pak Jokowi, lalu Pak SBY, serta para pimpinan KPK sebelumnya,” imbuh Agus.

 

Acara peresmian gedung baru KPK tersebut terasa istimewa. Bukan hanya dihadiri Presiden Jokowi, dua presiden terdahulu juga turut hadir. Yaitu, Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan, Presiden Megawati Soekarnoputri hingga akhir acara tidak tampak di lokasi. Hanya Wapres Hamzah Haz yang mendampingi  Megawati saat memerintah 2002-2004, yang hadir di acara.  

Keakraban sempat ditunjukkan ketiga mantan pemimpin negara. Yaitu, ketika Habibie dan SBY yang tiba lebih dulu dan menunggu di holding room, menyusul masuk ke ruang utama tempat peresmian acara saat Jokowi tiba. Ketiganya tampak saling bersalaman dengan hangat dan bertegur sapa. 

Setelah acara, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengingatkan tentang tiga hal penting yang harus dicapai oleh pimpinan KPK jilid IV periode 2015-2019. Pertama, terkait integritas profesionalitas dan akuntabilitas. ”Ini penting bagi Indonesia di masa depan, memberikan energi untuk kepentingan publik,” ungkapnya.

Disinggung terkait revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga tersebut, dia menyatakan tentang perlu adanya naskah akademik. Dan yang lebih penting, naskah akademik itu harus disampaikan secara terbuka pada publik. ”Sebenarnya, banyak UU lain yang perlu diprioritaskan, seperti tindak pidana korupsi, lebih baik itu diprioritaskan,” tuturnya.

Kehadiran Bambang Widjojanto sebagai mantan pimpinan KPK menarik perhatian undangan yang hadir. Termasuk, kedatangan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Kedua sosok itu mendapat persoalan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian bersamaan dengan riuh konflik KPK-Polri beberapa waktu lalu.

Sumber: