Demokrat Jambi Terbelah

Bahkan kepada petinggi DPD yang membawa hasil rapat tersebut kepadanya, ia juga sempat menanyakan apakah ketiganya sudah diklarifikasi atau belum. “Saya sempat menanyakan, apakah ini sudah diklarifikasi atau belum tetapi ‎jawabannya ini sudah dirapatkan makanya saya teken,” sebutnya.

Terpisah, Rahimah Fachrori juga mengaku siap dipanggil DPP bilamana dibutuhkan penjelasan terkait pemecatan tersebut. Mengingat usulan pemecatan tersebut disebut-sebut sudah disampaikan ke DPP. “Kalau dipanggil (klarifikasi, red) siap saja, kenapa tidak, saya siap untuk menjelaskan kebenaran,” tegasnya.

Menurut istri wakil Gubernur Jambi tepilih, Fachrori umar(FU) ini, jika alasan usulan pemecatan tersebut dikarenakan ia menggerakan mesin partai untuk memenangkan suami di Pilkada lalu tidaklah benar. Termasuk dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Provinsi Jambi. Baginya saat Pilkada ia hanya melakukan hal-hal yang wajar dan tidak melibatkan apapun bentuk yang berkaitan dengan Demokrat. “Sekali lagi saya katakan itu tidak benar. Saya tidak pernah membawa embel-embel Demokrat,” katanya.

Untuk kepastian pemecatan ini, ia juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Jambi, Effendi Hatta. Untuk itu ia tidak mau ambil pusing dengan isu yang berkembang akhir-akhir ini. “Biar saja usulan itu. Mereka mau apa ya terserah, kita tidak menggunakan atribut dan sebagainya,” sesalnya.

Sebagai kader Demokrat ia mengaku telah berbuat maksimal untuk partai besutan SBY tersebut. Bahkan untuk di Bungo pada Pilpres dan Pileg lalu turut berjuang habis-habisan. “Kalau yang lama-lama (kader, red) tau semua itu bagaimana kita berjuang,” imbuhnya.

Lalu apakah pemecatan ini berkaitan dengan Musda? Rahimah tak mau berkomentar banyak. Dirinya tidak ada hubungan dengan Musda, baginya siapa pun yang jadi Ketua DPD silakan saja. “Siapa pun yang jadi silakan. Lagian saya tak punya kepentingan dan saya juga tidak ada suara di Musda,” tandasnya.

Wakil Ketua DPD Demokrat, Cornelis Buston (CB) saat dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. “Terserah orang menilainya seperti apa, saya Cuma menyampaikan hasil rapat Dewan Kehormatan,” katanya.

Disinggung soal tidak adanya klarifikasi yang dilakukan terlebih dahulu terhadap ketiganya, menurut CB itu mungkin ranahnya DPP. “Itu mungkin nanti DPP yang mengklarifikasi,” ujarnya.

Di sisi lain, mengenai jadwal pelaksanaan Musda telah diusulkan ke DPP agar diundur hingga Juni mendatang. “Musda Juni, itu usulan kita ke DPP. Tergantung nanti petunjuk DPP,” tandasnya.

(adi/dez/bjg/aiz/yos/sun/dik/amn/hnd)

Sumber: