SAH Nilai Pemerintah Gagal

Wujudkan Kemandirian Ekonomi

JAKARTA - Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang ada.

Namun kemandirian ini tidak bearti menafikan kerjasama dengan negara lain asal di lakukan secara setara (equal) dan saling menguntungkan. Dalam konsepsi ini pemerintah dinilai gagal dalam melakukan kemandirian ekonomi Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra (SAH) dalam menanggapi kebijakan ekonomi Jokowi yang sangat tergantung dari RRC melalui berbagai paket pinjaman yang dilakukan pemerintah.

“Pinjaman yang diberikan kepada kita cenderung bersifat hegemonik ekspolotatip. Karena menempatkan Indonesia dalam dominasi dan pengaruh negara lain dalam berbagai kebijakan ekonomi maupun politik, kita diatur oleh mereka,” ungkap SAH.

Tanda lemahnya kemandirian ekonomi Indonesia ini dapat dilihat dari beberapa indikator secara terang. Pertama, Dominannya penguasaan asing terhadap sumber daya alam Indonesia, sebagai contoh di sektor migas yang 84 persen di kuasai asing. Sedangkan Pertamina hanya menguasai 16 persen saja sumur minyak dan gas tanah air.

Kedua, makin tingginya ketergantungan import bahan pangan, jangankan produk pangan lain, garam saja kita harus import dari Australia, sekarang 86 persen persen pangan kita harus beli dari luar.

Ketiga, tingginya hutang luar negeri yang mencapai Rp 4.200 Triliun lebih. Jika ini tak terkendali kita akan jadi negara bangkrut (Default).

Selain itu lemahnya kemandirian Indonesia bisa dilihat dari banyaknya UU pesanan asing yang terkait pengelolaan ekonomi kita. Dominannya PMA di banding PMDN di sektor strategis termasuk rentannya daya tahan rupiah dari kebijakan bank sentral Amerika. “Ini semua tantangan kebangsaan kita, jika kita ingin bangsa ini maju,”tegas SAH.

(dez/adv)

Sumber: