Program Eksavator Sedot Rp 276 M

Siapkah APBD Pemprov ?

 JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi memiliki program besar di APBD 2017 mendatang. Diantaranya, program satu kecamatan satu eksavator. Program ini akan menyedot dana APBD Provinsi Jambi Rp 3,7 Triliun. Karena ini adalah janji politik, program ini wajib dijalankan dan akan dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun atau satu kali periode kepemimpinan.  Meskipun program ini bakal menyedot anggaran sekitar Rp. 276 miliar. Mengingat diperkirakan harga satu eksavator Rp. 2 miliar per unit dikalikan 138 kecamatan. Ini belum termasuk dana untuk biaya operator, minyak, perawatan dan kendaraan menuju lokasi atau desa yang membutuhkan alat berat tersebut.

Jumlah itu hampir 10 persen menghabiskan dana APBD Provinsi Jambi. Jika akan dituntaskan selama kepemimpinan, artinya hanya dibagi dalam empat tahun. Karena anggaran 2016 sudah berjalan. Dalam satu tahun dana yang akan dihabiskan mencapai Rp 69 M. Sedangkan anggaran yang tersisa setelah dialokasikan ke Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan hanya sekitar 30 persen dari APBD. 30 persen itu sudah dialokasikan di 36 SKPD.

Dana yang dikucurkan di tiga SKPD di 2016 ini mencapai 70 persen. Dinas PU Rp 849 M, jumlah itu 40 persen lebih dari nilai APBD. Dinas Pendidikan Rp 279,605 M, ditambah dana hibah BOS sebesar Rp 450,195 M atau sekitar 20,44 persen dari APBD. Untuk alokasi anggaran di bidang kesehatan, sebesar Rp 357,012 M, atau 10 persen dari anggaran tahun 2016.

Di Musrenbang pekan lalu saja, puluhan titik jalan milik Provinsi Jambi yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk diperbaiki. Jumlah anggaran bukan puluhan miliar, tapi, ratusan miliar. Belum lagi anggaran operasional SMA/SMK Januari 2017 nanti akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi. ditambah lagi program 15 ribu beasiswa yang juga akan dituntaskan satu periode kepemimpinan.

Pada Musrenbang pekan lalu, Gubernur Jambi Zumi Zola sudah mensosialisasikan program satu Kecamatan satu eksavator di hadapan para Camat yang hadir pada Musrenbang. Eksavator yang diberikan ini untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Bagi masyarakat yang ingin membuka lahan tidak lagi dengan cara membakar dan menggunakan alat berat. Hanya saja belum ada regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi terkait operasioananya dan seperti apa sistemnya.

Kata Zola, eksavator yang diberikan nantinya disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi Kecamatan yang tidak membutuhkan eksavator, seperti Kota Jambi, mereka boleh minta program yang lain dengan anggaran yang sama.
“Kebutuhan disesuaikan dengan daerah,” kata Gubernur Jambi Zumi Zola. Bukti lain tak kuatnya APBD Provinsi Jambi dalam penganggaran pembelian eksavator ialah, Zola sudah menyampaikannya ke Kementerian Desa apakah Dana Desa bisa dipergunakan untuk biaya operasional eksavator tersebut atau tidak.

“Saya sudah menanyakan ke Menko Perekonomian dan Kementerian Desa terkait biaya operasionalnya,” kata Zola belum lama ini.

Kabid Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi, Sahrial mengatakan, saat ini formula dari program satu Kecamatan satu eksavator belum ada. Tapi dalam Musrenbang Provinsi Jambi sudah dimasukkan. Untuk tahap 1 hanya bagi daerah pertanian dan daerah rawan bencana. Seperti Merangin, Muaro Jambi dan Kerinci.

“Tergantung Camat, apakah mereka mau mengusulkan eksavator atau tidak. Camat juga menunggu regulasinya, dana operasionalnya darimana, apakah dibebankan ke Kecamatan masing-masing atau dari kita,” akunya.

Kata dia, bisa saja Camat tidak mengusulkan, tapi, mengusul program lain yang anggarannya sama dengan harga eksavator. Ditanya apakah APBD Jambi kuat dengan program eksavator itu? Dia tidak berkomentar lebih jauh, karena Pemprov Jambi masih menunggu regulasi peralihan SMA/SMK di 2017 nanti. Gambaran untuk penggajian guru juga belum dapat.

“Kita masih menunggu regulasi itu, apakah menggunakan APBD Jambi atau Pusat,” akunya. Jika menggunakan APBD Jambi, dia mengaku tidak kuat. Karena ada sekitar 6000 guru nantinya yang akan dibiayai oleh Pemprov Jambi. “Kita masih menunggu regulasi ini,” imbuhnya.

Untuk Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, kata dia, APBD Jambi sudah terpakai lebih dari 50 persen anggaran. Ditambah anggaran untuk 36 SKPD lainnya. Dia berharap pengalihan SMA/SMK itu nantinya dibiayai oleh Pemerintah Pusat. “Semuanya dimulai di 2017,” tegasnya.

Walikota Jambi, Sy Fasha, mengatakan, di Kota Jambi eksavator tidak terlalu dibutuhkan.  Dia minta diganti dengan program lain.

Sumber: