SAH : Berkurangnya DAK Bukti Ekonomi Mengalami Perlambatan

JAKARTA - Pemerintah kembali memangkas alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Semua kementerian. Akibatnya hampir semua satuan kerja di tingkat provinsi dan kabupaten kota mengalami pemotongan anggaran.

Kondisi ini dinilai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra (SAH) merupakan indikasi perlambatan ekonomi Indonesia terus terjadi tanpa bisa diantisipasi pemerintah.

“Berkurangnya DAK sangat berdampak pada pembangunan di daerah, karena pagu DAK itu sudah terakumulasi dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya banyak program yang sudah ditetapkan harus dibatalkan, karena anggaranya tidak ada,” ujar SAH.

Menurut pimpinan Komisi X DPR RI itu, akibat realisasi penerimaan yang jauh dari target APBN, mau tak mau banyak program yang dibatalkan. Ini contoh bahwa ekonomi Indonesia terus melemah.

Pernyataan SAH tersebut sejalan dengan data terbaru Bank Dunia terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, belanja konsumen mengalami perlambatan, seiring dengan tingginya inflasi harga barang. Jika barang tidak laku otomatis industri juga mengalami kelesuan.

Kedua, volume eksport dan import terus menurun, pendapatan eksport kita berkurang sebesar 14, 4 persen sejak Jokowi - JK memerintah. Ketiga, Penerimaan negara dari Migas juga berkurang 42, 4  persen dari tahun ke tahun. Ke empat, pendapatan dari batubara berkurang 26, 5 persen dan penerimaan minyak sawit berkurang 19, 3 persen.

Data yang di rilis bank dunia tersebut  mengambarkan ekonomi kita di ambang krisis, karena SAH strategi yang diambil pemerintah dengan menambah pinjaman luar negeri, membuat APBN kita tak mampu lagi merangsang pertumbuhan ekonomi karena terbebani bunga pinjaman. “Inilah satu kondisi yang harus kita sadari bersama,” imbuh SAH.

(dez/adv) 

Sumber: