Sekolah Butuh Banyak Pembenahan

JAMBI- Pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan mengambil alih pengelolaan SMA/SMK yang ada di Jambi. Pengambil alihan tersebut mengacu pada UU No 23 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU no 32 tahun 2004, bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Terkait hal itu, Walikota Jambi, Syarif Fasha berharap pengelolaan sekolah menjadi lebih baik. “Masih banyak bangunan sekolah yang dirasakan belum maksimal dalam penggunaannya. Oleh karena itu, ini perlu dibenahi,” kata Fasha usai menghadiri kegiatan pembagian beasiswa PIP di SMKN 1 Kota Jambi.

Fasha mengatakan, selama ini pemerintah Kota Jambi telah menggratiskan semua sekolah negeri yang ada di Kota Jambi. “Mulai dari SPP sudah kita gratiskan semua. Dan ada juga yang kita berikan bantuan seragam dan peralatan sekolah bagi siswa kurang mampu,” katanya.

Ia berharap, pemerintah Provinsi dapat meningkatkan kualitas sekolah baik SMA maupun SMK di Jambi. “Kami butuh bantuan fisik, sebab kami tidak mampu jika tidak dibantu provinsi. Kami tidak bisa meluaskan bangunan karena terkendala lahan, tapi kita bangun bertingkat, dan bisa menampung jumlah siswa lebih banyak,” katanya.

Fasha mengatakan, warga tidak perlu khawatir adanya perubahan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov. Sebab, peluang untuk mendapatkan pendidikan murah masih dimungkinkan.

Gubernur Jambi, Zumi Zola yang juga hadir dalam kegiatan itu menyampaikan kesiapannya dalam mengambil alih sekolah SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota di Jambi. Jika sudah diambil alih, ia berjanji untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan fisiknya.

Sebab, hal ini guna mendukung peningkatan SDM di Provinsi Jambi dalam rangka menghadapi Pasar Bebas. “Kita jangan lagi jadi penonton. Tapi harus menjadi pemain,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi harus segera membentuk panitia kerja, agar segera mempersiapkan pengambilan alihan tersebut. Selain membentuk Panja, hal yang terpenting adalah adanya komitmen kepala daerahnya untuk memajukan jenjang pendidikan menenengah atas.

 (hfz)

Sumber: