Masih Banyak Dana Pemda di Perbankan

Anggaran Dipangkas, Pusat Masih Butuh Tambah Utang

JAKARTA – Pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah tinggal menunggu waktu. Kemenkeu sedang menyisir seluruh anggaran kementerian/lembaga yang dianggap tidak produktif dan prioritas. Pada saat yang sama, pemerintah pusat mendorong daerah meningkatkan penyerapan anggaran. Sebab, cukup banyak dana daerah yang parkir di perbankan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dana pemda yang masih ngendon di bank sangat besar. Pada Mei, dana APBD kabupaten/kota dan provinsi yang ngendon Rp 246 triliun. Jumlah tersebut turun pada Juni menjadi Rp 214 triliun. ’’Tapi, masih di atas 200 (triliun, Red). Ini kalau uang keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik,’’ lanjutnya.

DKI Jakarta, provinsi yang pernah dia pimpin, menjadi daerah dengan jumlah uang menganggur paling besar. ’’Kita blak-blakan saja sekarang. Pak Ahok (gubernur DKI Jakarta, Red), duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede,’’ ucapnya saat membuka Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta. Jumlah dana DKI Jakarta di perbankan mencapai Rp 13,956 triliun. Disusul Jawa Barat (Rp 8,035 T), Jawa Timur (Rp 3,948 T), Riau (Rp 2,867 T), dan Papua (Rp 2,596 T).

Pemerintah pusat sudah memberikan sanksi kepada sejumlah daerah yang masih menahan APBD-nya. Bagi mereka, sudah diterbitkan surat utang. Bila nilainya masih besar, utang akan semakin banyak. Artinya, daerah hanya bisa menggunakan anggaran sesuai peruntukan yang disetujui dalam surat utang.

Kemarin (4/8) Jokowi membuka Rakornas VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta. Saat ini jumlah TPID mencapai 489 unit. Jumlah tersebut mencakup 90 persen daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. TPID diminta merealisasikan penekanan inflasi secepatnya.

Jokowi menambahkan, daerah tidak boleh hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga harus diperhatikan, jangan sampai ikut membesar. ’’Pertumbuhan ekonomi tinggi kalau inflasinya lebih tinggi tidak ada artinya, karena kita tekor di situ,’’ ujarnya.

Sementara itu, rencana pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat yang kembali mencuat ditanggapi santai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia tak risau karena ternyata sudah melakukan penghematan di kementeriannya. Dia pun dengan senang hati mendukung rencana pemangkasan tersebut.

”Jadi, memang sebelum ini kami sudah duluan. KKP sudah mulai dengan self blocking Rp 2 triliun. Total kami cut anggaran APBN hingga 42 persen,” tutur Susi saat ditemui di rumah dinasnya kemarin. 

Dia menjelaskan, kebanyakan pengeluaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif. Misalnya, kegiatan perjalanan dinas, biaya rapat, harmonisasi, konsultasi publik, dan seminar-seminar. Dia pun menilai, anggaran yang terlalu besar justru membuat kementeriannya kurang efisien. ”Memang banyak pengeluaran yang tidak produktif,” ungkapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga bersiap untuk menjalankan instruksi penghematan itu. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Sujatmiko kemarin menyatakan bahwa beberapa program dan kegiatan sudah siap dihemat. Namun, dia belum bisa memerinci besarannya.

’’Posnya ada di perjalanan dinas, kegiatan yang lantas ditunda, rekomposisi kontrak tahun jamak, dan belanja negara lainnya,’’ jelas Sujatmiko kemarin. Jumlah yang bisa dihemat sedang dibahas secara terperinci. Termasuk dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

 

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, pihaknya mengupayakan APBN tetap sehat sampai dengan akhir tahun ini. ’’Kami masih melihat bahwa ruangan masih bisa dijaga di dalam koridor defisit,’’ terangnya seusai penutupan World Islamic Economic Forum 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.

Sumber: