Segera Evaluasi, Harusnya Realisasi Anggaran di Atas 50 Persen

Segera Evaluasi

Pengamat Pemerintahan Provinsi Jambi Prof Hariadi mengatakan, rendahnya serapan anggaran ini memang terjadi hampir diseluruh wilayah. Ini tentu sangat disayangkan.

Padahal, katanya, rendahnya serapan anggaran ini terjadi setiap tahun, namun yang paling parah terjadi pada tahun 2017 ini. Untuk itu dia mempertanyakan sebenarnya apa yang terjai dengan pemerintahan.

‘’Kondisi ini  sebenarnya tidak lazim mengingat tidak semua daerah mengalami kekosongan pejabat. Seolah tidak ada upaya untuk perubahan,” katanya.

Lanjutnya, memasuki Bulan Agustus, sedangkan serapan belum mencapai 50 persen, selain itu banyak proyek yang belum dilakukan tendernya. Apabila ini berkepanjangan maka masyarakat kembali dirugikan oleh pejabat.

Ia mengungkapkan, pemerintahan yang berjalan saat ini seperi formalitas pelaksanaan saja. Pasalnya belum terlihat perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan dia berasusmsi pejabat yang ada saat ini tidak mengerti apa yang seharusnya dia kerjakan.

‘’Seharusnya, menginjak semester kedua atau pada anggaran perubahan serapan anggaran telah melewati 50 persen. Semester kedua merupakan waktu untuk meyempurnakan serapan tersebut. Dan waktu pengerjaan proyek pembangunan juga cukup. Kontraktor  tidak akan tergesa-gesa  jika pelaksanan tender sudah dilakukan sejak lama,’’ katanya.

“Kalau sperti ini pegerjaan hanya formalitas dan bangunan fisik hanya asal-asalan,” sebutnya.

Dijelaskanya, jika organisasi pemerintahan itu sehat, untuk setiap bulanya paling tidak serapan anggran mencapai 10 persen. Apabila ini terjadi maka pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Dengan kejadian ini, Ia mengaharapkan ada evalusia kinerja terhadap pejabat. Dan nanti  jika akan menunjuk pejabat memang benar-benar memahami apa yang akan diakerjakan.

“Ada standar khusus unutk pejabat yang ditempatkan,” pungkasnya. (nur)

Hindari Wartawan

Keterbukaan informasi publik ternyata tidak tampak pada salah satu OPD baru selevel BPKAD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang katanya dipimpin orang berkompeten selevel jebolan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) .

Ternyata hal itu akibat sangat rendahnya serapan APBD Kabupaten Tanjabbar tahun 2017 ini. Sehingga membuat pihak Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah terkesan tutup mulut dan tidak mau memberikan data kepada awak media soal serapan anggaran.

Sumber: