Jamaah Mulai Masuk Makkah, Era Baru Pengelolaan Dana Haji Dimulai
JAKARTA - Puncak penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat. Diantara tandanya adalah mulai datangnya calon jamaah di kota Makkah pada Minggu (6/8) dini hari waktu setempat. Mereka sebelumnya selama delapan hari berada di Madinah.
Rombongan calon jamaah yang pertama tiba di Makkah setelah melalui perjalanan enam jam dari Madinah adalah dari embarkasi Medan (MES 01). Rombongan ini berisi 387 orang jamaah. Setibanya di Makkah mereka ditempatkan di hotel Rawabi Mina dan Royal Makkah yang berada di kawasan Syisyah dan Raudha.
Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah Nasrullah Jasam mengatakan sebelum masuk Makkah seluruh jamaah ini menjalani pemeriksaan dokumen di daerah Jumum. Pengecekan dokumen ini dilakukan oleh muassasah Asia Tenggara. Nasrullah mengatakan perjalan dari Madinah ke Makkah berjalan dengan lancar. Total bus yang mengangkut rombongan itu berjumlah sembilan unit.
Pemerintah memenuhi target mereka meningkatkan pelayanan haji di Makkah. Diantaranya adalah pemberian makanan sebanyak 25 kali. Rombongan pertama yang masuk ke Makkah itu langsung mendapatkan makan.
Nasrullah mengatakan setibanya di Makkah, seluruh jamaah yang datang dari Madinah dianjurkan untuk istirahat selama dua jam. Tetapi jika ada jamaah yang ingin langsung umrah ke Masjidilharam, bus feeder atau shalawat sudah siap beroperasi. Bus pengumpan ini mengantarkan jamaah dari hotel ke Masjidilharam pergi-pulang.
Menurut Nasrullah kedatangan rombongan jamaah dari Madinah ke Makkah sepanjang Minggu (6/8) cukup banyak. Yakni mencapai 13 kloter. Dia menjelaskan nantinya para jamaah haji gelombang kedua akan terbang dari Indonesia langsung menuju Makkah melalu bandara Jeddah. Penerbangan jamaah haji gelombang kedua, dengan rute Indonesia-Jeddah, berlangsung 12-26 Agustus.
Sesuai jadwal rencana perjalanan haji (RPH) 2017, pucak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah diselenggarakan pada 31 Agustus. Sebelum itu bandara Jeddah menetapkan closing date pada 26 Agustus. Setelah melakukan seluruh rangkaian haji, awal kepulangan jamaah haji dilaksanakan pada 6 September.
Dana Haji
Era baru pengelolaan dana haji dimulai. Dana haji selama ini dikelola Kemenag. Mereka tentu tidak fokus, karena memiliki tugas lain. Seperti penyelenggaraan haji sendiri, pendidikan Islam, sampai pembinaan keagamaan. Kini pengelolaan dipegang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diharapkan bisa menghasilkan manfaat maksimal. Mengalahkan kinerja Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang berdiri sejak 1963 lalu.
Lebih dari sepuluh tahun dana haji dikelola oleh Kemenag. Dana haji itu terkumpul dari setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta/jamaah. Polemik di masyarakat justru muncul ketika pengelolaannya dipindah dari Kemenag ke BPKH. Padahal ada potensi menghasilkan manfaat lebih besar.
Polemik muncul ketika Presiden Joko Widodo memunculkan gagasan supaya dana haji bisa dikelola dengan di investasikan untuk infrastruktur. Pro dan kontra di masyarakat muncul karena dikira dana haji digunakan langsung untuk membayari proyek-proyek pemerintah yang sedang berjalan. Seperti pembangunan jalan tol di luar pulau Jawa dan sejenisnya. Masyarakat pantas cemas, karena proyek infrastruktur itu belum pasti akan untung atau buntung.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menuturkan BPKH adalah sebuah badan yang baru terbentuk. ’’Sehingga saya mengusulkan selektif dalam memilih produk investasi,’’ katanya. Dia menjelaskan produk investasi perbankan seperti deposito masih menjadi opsi. Sebab resikonya tidak terlalu tinggi, meskipun imbal hasilnya juga tidak besar.
Kemudian Bambang mengatakan investasi sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) seperti sekarang tetap dipertahankan. Namun Bambang mengatakan ke depan BPKH bisa memilih jenis sukuk lain. Tidak seperti selama ini yakni sukuk yang dia sebut sebagai sukuk APBN.
’’Saya menawarkan BPKH menempatkan uangnya untuk sukuk yang sudah jelas proyeknya,’’ katanya. Bambang mencontohkan sukuk pembangunan proyek pembangkit listrik 400 mega watt (MW). Menurut dia investasi ini berpotensi menguntungkan meskipun proyeknya belum selesai. Sebab sudah ada perjanjian kesepakan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membeli listriknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: