Di Malaysia Setoran Awal Haji Cukup Rp 4 jutaan

JAKARTA – Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) tetap menjadi acuan sistem pengelolaan dana haji yang efektif. Betapa tidak, di negeri jiran itu daftar haji cukup dengan membuka saldo minimal 1.300 ringgit atau sekitar Rp 4 juta. Namun gak enaknya berhaji di Malaysia adalah antriannya yang mencapai 93 tahun.

Antrian haji yang hampir seabad itu disampaikan langsung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia Mejar Jeneral Dato Seri Jamil Khir bin Haji Bahorom. Tepatnya di pertemuan forum Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Mabims) di Kuala Lumpur Desember 2016 lalu.

Hebatnya LTHM di Malaysia adalah dari dana setoran awal yang hanya Rp 4 juta itu, jamaah haji nantinya cukup membayar separuh dari ongkos riilnya. Tahun ini ongkos haji di Malaysia Rp 60,8 jutaan. Sementara biaya yang ditanggung jamaah adalah Rp 31 juta. Lalu sisanya sekitar Rp 29,7 juta disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji oleh LTHM.

Data yang diperoleh Bappenas menyebutkan saat ini total aset dana haji yang dikelola LTHM mencapai USD 14 miliar atau sekitar Rp 186 triliun. Sementara dana haji yang dikelola Kemenag selama ini Rp 99 triliun, itu sudah termasuk dana abadi umat sebesar Rp 4 triliun.

Terlepas dari antrian haji di Malaysia yang sangat panjang itu, pengelolaan dana haji mereka cukup baik. Bayangkan saja dengan uang RP 4 jutaan mereka sudah bisa booking kursi berangkat haji. Meskipun untuk pelunasannya mereka masih memerlukan uang sekitar Rp 26 juta, urusan belakangan karena pemberangkatannya masih jauh.

Berbeda dengan di Indonesia. Saat ini setoran awal berhaji dipatok Rp 25 juta. Tahun ini rata-rata jamaah membayar uang pelunasan Rp 10 juta. Sebab biaya yang ditanggung jamaah adalah Rp 34,8 juta. Hasil pengelolaan dana haji di Indonesia bisa memberikan subsidi biaya haji Rp 26,8 juta.

Jika disandingkan secara langsung, besaran subsidi haji di Malaysia dengan di Indonesia tidak terlampau jauh. Bedanya jamaah haji di Indonesia harus keluar uang banyak untuk mendaftar haji. Pemerintah beralasan sengaja menaikkan setoran awal daftar haji, sebelumnya Rp 20 juta, supaya antrian haji tidak semakin panjang. Selain itu jamaah tidak terlalu berat saat pelunasan nantinya.

’’Kalau dibilang apakah kita tertinggal dari Malaysia, ia memang tertinggal. Lembaga Tabung Haji Malaysia usianya sudah 54 tahun. Sementara di kita baru mulai,’’ jelas Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi. Namun dia optimis dalam jangka panjang pengelolaan haji di Indonesia lebih baik ketimbang di Malaysia. Termasuk soal besaran manfaat yang bisa digunakan untuk subsidi dana haji.

Lantas berapakah biaya operasional BPKH sendiri? Sebab biaya operasional bisa menyedot hasil pengelolaan dana haji. Yuslam mengatakan operasional BPKH saat ini masih dirancang. Namun dia meyakini biaya operasional, khususnya untuk gaji tidaklah besar.

Sebab nanti BPKH hanya akan diperkuat sekitar seratus pegawai saja. Dia lantas membandingkan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan aset kelola Rp 66 triliun dan jumlah SDM mencapai 17 ribu orang. ’’Prediksi saya uang operasional BPKH paling banyak nanti untuk infrastruktur IT. Tetapi itu hanya di awal saja, berikutnya cukup perawatan,’’ jelasnya.

Yuslam mengatakan infrastruktur IT itu penting. Sebab nantinya BKPH akan menghadirkan akun rekening untuk masing-masing calon jamaah haji. Dengan akun rekening itu, jamaah haji bisa melihat hasil pengelolaan dana haji mereka. Uang hasil pengelolaan akan langsung terdistribusi ke rekening tiap jamaah serta bisa dilihat. Tetapi tidak bisa diambil.

Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro ikut memperhatikan pola investasi  yang dilakukan oleh LTHM. Menurutnya investasi yang dipilih LTHM tersebar di sektor yang menguntungkan, berkelanjutan, kompetitif, dan tingkat resiko wajar. LTHM juga menginvestasikan dana haji sampai keluar negeri. Seperti paling banyak ada di Australia (26 persen), Korea Selatan (14 persen), dan Indonesia (13 persen).

Untuk jenis investasi domestik, LTHM memilih sektor perdagangan dan jasa (28 persen), keuangan (18 persen), perkebunan (17 persen). Kemudian di konstruksi (13 persen), kelistrikan (9 persen), dan produk industri (6 perse). Bambang mengungkapkan dengan aset sebesar Rp 180 triliun, LTHM bisa meraup keuntungan bersih Rp 8 triliun setiap tahun.

(wan)

Sumber: