Peminat CPNS Kemenkumham di Jambi Capai 11 Ribu, Usulkan Tes di Daerah

JAMBI - Meskipun hanya dijatah 404 orang, antusiasme masyarakat Jambi sangat tinggi pada penerimaan CPNS Kementrian Hukum dan HAM.

Ini dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian  Hukum dan HAM di Jambi Bambang Palasara ketika dikonfirmasi.

Menurutnya, hingga kemarin, tercatat ada sekitar 11 ribu lebih hits secara online yang dilakukan oleh peminat. Namun dari jumlah tersebut baru 2.300 peminat yang dinyatakan lulus bahan. Dan kurang dari 100 dinyarakan gagal bahan setela mendaftar.

“Yang gagal kebanyakan nilainya kurang,” katanya.

Dilanjutkanya, setelah melakukan pendaftaran secara oniline peminat wajib mengirimkan bahan yang wajib  dicetak ke kanwil setempat. Dan ini yang belum dilakukan oleh peminat di Jambi.

Selain itu, sedikitnya peserta mengirimkan berkas berkemungkinan ketika melakukan pendaftaran jaringan sedang sibuk. Jadi peminat tersebut meninggalkan laman dan tidak melanjutkanya lagi. Dia mengatakan hitungan secara pasti nanti diketahui setelah penutupan pendaftaran.  

“Lebih baik daftarnya itu sekitar jam 22.00WIB hingga jelang subuh, itu lebih kondusif,” ujarnya.

Kanwil Kemenkumham, katanya, tadi (kemarin, red)  di Jambi mengambil sekitar 600 berkas di Kantor Pos. Dan hari ini dilakukan pemriksaan oleh panitia daerah.

Hanya saja, terkait dengan pelaksanaan tes, Bambang enggan banyak berkomentar kerena itu aturan dari puasat. Kanwil daerah hanya melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Ini memang kebijakan dari pusat d3 dan SI di Jakarta, SMA dari awal hingga akhir dilakukanan di Kanwil,” katanya.

Ia melanjutkan, kemarin  tim Ombudsman mendatangi Kementrian, mereka mengusulakan agar tes secara keseluruhan dilakukan di daerah. mereka mengusulkan itu karena ditakutan pendaftar telah habis dana namun tidak diterima.

Sementara itu Kepala Ombudsman Jambi Taufiq Yasak, mengatakan apabila pelaksanan tes pada jenjang D1 hingga S1 di Jakarta banyak permaianan pada tes CPNS kali ini. Pelaksanaan tes Jakarta secara tidak langsung akan menyingkirkan peserta yang tidak memiliki biaya.

“Sudah berapa yang dikeluarkan untuk tes saja, kalau tidak diterima bagaimana nasib mereka,” katanya.

Maka dari itu, Komisioner Ombudsman mengusulkan ke Kementrian Hukum dan HAM agar pelaksanaan tes dilakukan di daerah. Dengan pelaksanaan di daerah maka akan diketahui memang benar putra daerah yang diterima pada CPNS kali ini.

Sumber: