Dorong Open Goverment sampai Desa

JAKARTA – Prinsip Open Government akan didorong hingga ke pemerintah desa. Terutama dalam pengelolaan dana desa yang tahun ini mencapai Rp 60 triliun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut masyarakat harus tahu dana tersebut dipergunakan untuk apa saja selama setahun.

 

\"Saya yakin kalau Open Gov ini didorong sampai pemerintah desa maka pemakaian dana desa yang selama ini masih didiskusikan akan menjadi lebih baik lagi\"

Bambang Brodjonegoro - Menteri PPN/Kepala Bappenas

 

Kemarin (14/12), didakan forum Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 oleh Kementerian PPN/Bappenas kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kantor Staf Presiden. Acara di Hotel Boroburur yang dibuka resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dihadiri beberapa kepala negara dan delegasi dari 500 perwakilan pemerintah hingga masyarakat sipil. Diantaranya Wakil Presiden II Republik Islam Afganistan Muhammad Sarwar Dhanis, Menteri Anggaran dan Manajeman Filipina Benjamin Diokno, dan Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili.

Menteri Bambang menuturkan sasaran utama Open Government itu memang pada akhirnya berujung kepada masyarakat pedesaan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa memberikan semangat prinsip Open Government berupa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi ke pemerintah desa. ”Saya yakin kalau Open Gov ini didorong sampai pemerintah desa maka pemakaian dana desa yang selama ini masih didiskusikan akan menjadi lebih baik lagi,” ujar Bambang.

Dana desa digulirkan sejak 2015 sebesar Rp 20,76 triliun. Kemudian, pada 2016 anggaran untuk dana desa tersebut naik menjadi Rp 46,9 triliun. Sedangkan tahun ini menjadi sebesar Rp 60 triliun. Tahun depan pemerintah rencana pemerintah untuk menambah dua kali lipat dana desa diurungkan, karena dinilai belum perlu. Lantaran dampak positf penyaluran dana desa belum betul-betul terlihat.

Bambang menilai penggunaan dana desa itu harus transpran bila satu desa menerima dana Rp 1 miliar, maka masyarakat harus tahu penggunaan dana tersebut. Caranya, bisa melalui kepala desa yang pro aktif menjalin komunikasi dnegan masyarakat. Tapi, peran warga juga harus akitf menanyakan penggunaan dana tersebut.

”Apa nantinya manfaat dari satu miliar ini. ini saya pikir cikal bakal yang baik untuk Open Gov di level desa,” ungkap Bambang. Nah, dalam forum level Asia Pasifik itu bisa memberikan praktik yang baik implementasi open gov di berbagai negara. ”Forum ini bisa memberikan masukan bagaimana SOP dari penggunaan dana desa, misalnya, jadi memberikan masukan,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kemajuan suatu negara atau daerah tentu diharapkan partisipasi masyarakat dengan saling terbuka. Dan Indonesia dengan demokrasi terbuka yang telah berjalan selama 20 tahun ini mendorong keterbukaan yang luar biasa baik dari pemerinyah maupun masyarakat.

”Kenapa dibutuhkan Open Government, pertama pemerintah di dunia membutuhkan tantangan-tantangan, membutuhkan kepercayaan masyarakat kepada negaranya dengan cara buka pemerintahan yang lebih efektif,” ujar JK.

Dia menuturkan kritik yang disampaikan butuh tanggapan yang baik dari pemerintah sebagai bentuk keterbukaan itu. Tapi, perlu pula partisipasi publik untuk mewujudkan keterbukaan sehingga pemerintah dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat. ”Dan juga bagaimana mencapai program kebersamaan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain,” tambah dia.

(jun)

Sumber: