Sekda: Petani kesulitan Keuangan

JAMBI - Hingga kini perekonomian Provinsi Jambi masih bergantung pada komoditi karet dan sawit. Komoditas ini masih menjadi primadona masyarakat. Dan memiliki pengaruh dominan terhadap kondisi perekonomian.

 Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M Dianto mengatakan, masyarakat Provinsi Jambi yang bergantung pada sektor komoditi itu akhir-akhir ini mengalami kendala keuangan karena harga tidak normal. Ia berharap mendapat solusi dari lembaga keuangan serta pemerintah.

“Di Jambi perputaran modal masih sangat bergantung dengan komoditi andalan ini,” kata Sekda M. Diatno pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2017. 

Lanjutnya, kondisi inilah penyebab beberapa lembaga keuangan yang mendapatkan suntikan dana dari Kementerian Koperasi terkadang tidak bisa berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah dan tidak mampu lagi memenuhi syarat dimana mereka harus membayar pinjaman utang dan bunganya. 

“Kalau harga secara nasional turun. Ini berdasarkan harga tata niaga dunia, khususnya Singapura,” kata Sekda. 

Kondisi seperti ini diakuinya juga terjadi  sewaktu dirinya menjadi Kepala Bakeuda Provinsi Jambi. Ia  sangat memahami ketergantungan masyarakat serta imbasnya terhadap pendapatan pajak kendaraaan.

“Kalau kondisi seperti ini, sebagian besar masyarakat sudah tidak sanggup bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di beberapa lembaga yang memberikan kredit itu gudangnya  penuh karena mobil dan motor ditarik dealer kalau kondisi harga sawit dan karet turun,” ungkapnya. 

Menurut Sekda, pertemuan dengan pembahasan masalah keuangan, melalui lembaga keuangan dan perbankan diharapkan mampu memberi solusi untuk masyarakat.

“Saya berharap pertemuan bermanfaat dan memberi solusi yang tepat bagi masyarakat,\" harap Sekda. 

 Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Endang Nuryadin mengatakan, tujuan rapat dilakukan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian daerah. Kemudian, mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta meningkatkan peran serta jasa keuangan mengembangkan ekonomi daerah.

“UMKM belum bankable (akses perbankan) disebabkan permasalahan administrasi atau kelengkapan syarat dalam pengajuan kredit,” katanya. Karena, bank juga harus tunduk pada aturan, padahal keberadaan UMKM tersebut punya potensi yang baik.

“Solusi yang ditawarkan bagi masyarakat adalah dengan bantuan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta menjadi agenda dalam rapat tersebut guna optimalisasi sumber dana daerah, UMKM, dana pemula dan sektor lainnya,” pungkasnya.

(nur)

Sumber: