Guatemala Mengekor AS Pindahkan Kedutaan, Israel Keluarkan Izin Dirikan Permukiman Baru

JERUSALEM – Saat perhatian dunia terarah kepadanya, tidak berarti Israel menjaga sikap agar tak muncul ketegangan baru. Negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu itu malah menyetujui rencana pembangunan 3 ribu unit rumah di permukiman baru di Jerusalem Timur. Sementara itu, Guatemala menyatakan sikap akan mengikuti AS memindah kedutaan ke Jerusalem.

’’Arogansi kolonial Israel ini tidak akan terjadi seandainya Presiden AS Donald Trump tidak memutuskan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel,’’ bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina sebagaimana dilansir Al Jazeera kemarin (25/12). Palestina pantas marah. Sebab, Israel seakan mengabaikan resolusi Majelis Umum PBB Kamis (21/12) yang menegaskan bahwa pengakuan AS atas Jerusalem tidak sah dan harus dicabut.

Bukan hanya itu, 23 Desember tahun lalu Dewan Keamanan (DK) PBB juga mengeluarkan resolusi 2334 tentang larangan pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina. Baik Jerusalem Timur maupun Tepi Barat. Bukannya berhenti, Israel malah mengobral izin pendirian permukiman utamanya di Tepi Barat. Oktober lalu Israel memberikan izin pembangunan 15 permukiman baru di Hebron, Tepi Barat.

Tak ada sanksi maupun kecaman meski Israel melanggar. Dunia tidak bergerak meski tanah-tanah pribadi penduduk Palestina direbut dengan paksa untuk dibangun permukiman. Selama ini, resolusi PBB memang seperti memiliki dua wajah. Garang dan harus berlaku untuk negara kecil seperti Korea Utara, tapi lembek dan tak bertaring jika dihadapkan pada negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Israel.

’’Pemerintahan Trump harus bertanggung jawab atas kejahatan baru yang dilakukan negara penjajah Israel kepada rakyat kami,’’ tegas pihak Kementerian Luar Negeri Palestina. Mereka mendesak Mahkamah Kriminal Internasional dan Pengadilan Internasional mengambil tindakan untuk mencegah langkah Israel.

Menteri Perumahan dan Konstruksi Israel Yoav Galant telah mengumumkan peluncuran kampanye untuk mempromosikan permukiman baru di Jerusalem Timur itu. Channel 10 Israel memberitakan, rencana konstruksi baru di Jerusalem Timur tersebut adalah bagian dari Greater Jerusalem Bill. RUU itu bertujuan untuk menguasai permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat. Area tersebut akan dimasukkan batas wilayah baru Jerusalem yang dibuat sendiri oleh Israel.

RUU yang belum disetujui Knesset alias Parlemen Israel itu mengatur tentang pemekaran wilayah Jerusalem. Jika disahkan, batas kota Jerusalem saat ini akan diganti. Tiga permukiman besar di Kota Malee Adumim, Givat Zeev, dan Gush Etzion di wilayah pendudukan Tepi Barat akan masuk sebagai wilayah Jerusalem. Ada 140 ribu orang Israel yang tinggal di tiga kota itu.

Pemekaran itu merupakan rencana jangka panjang Israel agar Yahudi menjadi penduduk mayoritas dan selalu menang dalam pemilu lokal di Jerusalem. Sebab, penduduk di tiga kota tersebut akan diberi kuasa untuk ikut pemilu di kota yang disengketakan oleh Israel dan Palestina itu.

Saat ini 86 persen wilayah Jerusalem Timur berada di bawah kekuasaan otoritas dan penduduk Israel.  Di Jerusalem Timur ada sekitar 200 ribu penduduk Israel yang tinggal di permukiman yang dibangun di tanah pribadi penduduk Palestina. Baik seluruhnya maupun sebagian saja. Dari jumlah itu, 2 ribu penduduk Israel tinggal di tengah-tengah lingkungan penduduk Palestina. Mereka, tentu saja, dilindungi militer Israel (IDF) dengan ketat.

Buntut panjang dari pernyataan Trump bukan hanya pembangunan permukian di Jerusalem Timur. Guatemala mengikuti langkah AS untuk memindahkan kantor kedutaan ke Jerusalem. Presiden Guatemala Jimmi Morales mengumumkan hal tersebut di akun Facebook-nya Minggu (24/12).

’’Tanggal pemindahannya belum ditetapkan, tapi itu akan dilakukan setelah AS merelokasi kedutaannya ke Jerusalem,’’ terang Duta Besar Guatemala untuk Israel Matty Cohen saat diwawancarai Army Radio.

Langkah Guatemala itu disambut baik oleh Israel. Seperti dilansir kantor berita Reuters, Juru Bicara Parlemen Israel Yuli Edelstein kemarin (25/12) menyebut Morales telah mengambil keputusan berani. ’’Keputusan Anda membuktikan bahwa Anda dan negara Anda adalah sahabat sejati Israel,’’ cuit Edelstein di akun Twitter-nya. Menteri Kehakiman Israel Ayelet Shaket melontarkan pernyataan serupa. Dia yakin sebentar lagi negara-negara lain menyusul AS dan Guatemala.

Guatemala adalah satu di antara sembilan negara yang menolak resolusi PBB atas Jerusalem. Negara tersebut takluk pada kemauan AS karena Negeri Paman Sam itu menjadi sumber bantuan finansial yang sangat penting. AS mengancam menghentikan bantuan kepada negara-negara yang mendukung Palestina.

(sha/c19/any)

Sumber: