Aher Berhasil Dongkrak Sektor Pendidikan di Jawa Barat

Dia menambahkan, Rabu (3/1/) lalu. Terdapat enam Ruang Kelas Baru (RKB) dan lima ruang kelas diperbaiki. Pembangunan dua diantara RKB tersebut biayanya berasal dari dana CSR BJB. Pembangunan RKB dan Rehabilitasi Kelas ini merupakan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Pemprov Jawa Barat sebesar Rp862.783.200,00, sementara Rehabilitasi Kelas berasal dari DAK APBN Rp 440.315.550,00, serta Dana CSR PT Bank BJB sebesar Rp 365.603.000,00. Aher mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satu persoalan yang terus diselesaikan adalah pembangunan ruang kelas.

“Jawa Barat termasuk Provinsi dengan lompatan pembangunan ruang kelas paling besar di Indonesia. Karena tidak ada sepanjang sepuluh tahun dibangun – dulu waktu diawal tahun (masa pemerintaha Aher periode pertama, red), pembangunan SD dan SMP terbangun kurang lebih 15 ribu ruang kelas. Itu di tahun 2008-2010 dan 2011 sampai sekarang catatannya sudah terbangun juga, Alhamdulillah, sebanyak 30 ribu ruang kelas,” kata Aher.

Hal ini berdampak pada kenaikan tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Barat. Pada 2008 APK Jawa Barat ada di raking 32 dari 33 provinsi (saat itu belum ada Provinsi Kalimantan Utara). Namun, pada 2016 ranking Jawa Barat melonjak cukup signifikan di posisi 11 dari 34 provinsi atau berada di angka 76,62 %. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat sebagai bagian dari peningkatan aksesbilitas dan daya tampung pendidikan, termasuk yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kota Bandung yang menggunakan DAK. Realisasi anggaran DAK 2017 sebesar lebih dari Rp 68 M dengan 335 ruang dan pada 2018 ini, anggaran yang direncanakan sebesar lebih dari Rp 143 M dengan 677 ruang. Melalui upaya tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Jawa Barat dapat terus berkembang, walaupun berdasarkan data dari Dinas Pendidikan pada 2016, sektor pendidikan di Jawa Barat terlihat terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh: Meningkatnya Indeks Pendidikan dari 60,45 poin pada 2015 menjadi 61,39 poin pada 2016; Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 98,29 poin pada 2015 menjadi 98,78 poin pada 2016; RLS 2016 sebesar 7,95 tahun, dan APK SMA/SMK/MA/Sederajat pada 2016 mencapai 76,62%.

Ke depan, khususnya pada 2018 ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru, yaitu SMA sebanyak 3 unit dengan total Rp 15 M dan SMK sebanyak 2 unit sebesar Rp 10 M. Sementara itu, untuk rencana pengadaan lahan pada 2018 ini akan dilakukan untuk SMA dan SMK dengan total masing-masing sebesar Rp 15 M. Hal ini akan menjadi prioritas, mengingat berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, 69 sekolah yang terdiri dari 45 SMA dan 24 SMK di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum memiliki lahan mandiri. Dengan demikian, diharapkan target dalam menyelesaikan permasalahan lahan akan tuntas pada 2019. Aher menghimbau kepada semua pihak baik dunia usaha atau masyarakat umum agar membantu dunia pendidikan disamping pengembangan bidang lain.

“Yang jelas pendidikan ini gerakan bersama, tentu selama ini tanggung jawab pemerintah paling besar. Tentu ketika ada pihak-pihak lain yang ingin membantu dipersilahkan, terbuka,” himbau Aher.

Pada tahun 2016 lalu, sambungnya, gedung sekolah SMA Negeri 9 Kota Bandung rusak diterjang banjir, sehingga mengakibat jebolnya tembok pembatas sekolah. Tujuh ruang kelas dan perpustakaan tergenang air. Sementara 35 unit komputer terendam dan ribuan buku hancur, serta dokumen-dokumen penting milik sekolah hilang. Beberapa hari setelah peristiwa terebut, atas kerjasama semua pihak, tembok bisa dibangun kembali. Sejak saat itu, pihak sekolah pun berupaya terus agar musibah yang sama tidak terulang kembali. Salah satu upaya yang dilakukan, gedung sekolah yang pernah terendam banjir bangunannya ditinggikan, lalu pihak sekolah membangun komitmen dengan Komite Sekolah pada waktu itu. Bangunan-bangunan yang terkena banjir dinaikkan permukaannya. Dengan berbekal sisa anggaran sebesar Rp 150 juta pada bulan April dimulai peletakan batu pertama ruang kelas tersebut. 

“Hampir dua tahun berselang dari peristiwa tersebut, gedung sekolah yang rusak selesai diperbaiki. SMAN 9 Kota pun Bandung mendapat bantuan dari berbagai pihak. Bahkan tidak hanya memperbaiki, pihak sekolah berhasil membangun RKB,” katanya.

Dengan potensi SDA yang melimpah dan mewujudkan kesejahteraan, dibutuhkan sekolah yang berkualitas dengan tenaga pengajar yang hebat. Jangan sampai sebuah negara menjadi negara yang berkategori Dikutuk SDA-nya, istilah ini berlaku bagi negara yang memiliki SDA melimpah tapi menjadi jatuh miskin.

“Indonesia tidak masuk ketegori negara seperti itu. SDA yang tersedia, juga tidak dapat mensejahterakan kalau tidak dikeola dengan baik, dan IPTEK yang memadai, dan ini hanya bisa dijalankan oleh SDM yang berkulitas, sehingga factor pendidikan sangatlah penting,” bebernya.

Tahun 2011 silam dirinya mebuka formasi lowongan PNS di Provinsi Jawa Barat untuk Tenaga Teknik Lingkungan. Dari kebutuhan tiga orang ini, yang mendaftar hanya lima orang saja. Artinya peminat Teknik Lingkungan sangatlah minim. Berbanding terbalik ketika dibtuhkan empat formasi Sarjana hukum, yang mendaftar sebanyak 400 lebih orang.

“Formasi ini pun tidak proporsional. Teknik Lingkungan sangat diperlukan, mana mungkin bisa selamatkan lingkungan tapi tidak ada tenaga Teknik Lingkungan. Ketika Pak Jokowi fokus membangun infratsruktur, ternyata tamatan Sarjana Teknik sangat sedikit. Lulusan STM Pembangunan atau middle skill pun sudah jarang. Kalau dikalkulasi secara Nasional, peminat jurusan teknik hanya 10 persen, sisanya 90 persen lebih memilih jurusan sosial, makanya kebanyakan orang Indonesia menjadi politisi,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, dalam mikro ekonomi, sebuah negara dikatakan normal minimal empat persen penduduknya adalah pengusaha menengah ke atas. Seperti negara Tiongkok, yang 14 persen penduduknya adalah pengusaha menengah ke atas. Dan berdampak terhadap kelangsungan ekonomi karena banyaknya jumlah pengusaha mengenag ke atas. Dengan banyaknya jumlah pengusaha, maka akan mengurangi pengangguran. Memang banyaknya pengangguran tidak melulu karena minimnya pengusaha, tapi juga karena sebab pertumbuhan ekonomi yang kurang bagus.

“Pengusaha punya keistimewaan yakni menyelesaikan masalah orang lain dan masalahnya sendiri. Untuk itu saya selalu membawa unsur keagamaan dalam menjalankan tugas saya, ternyata Allah SWT membuka 10 pintu rezeki, Sembilan untuk pengusaha dan satu untuk karyawan. Jadi pengusaha itu walaupun hasil berlipat tapi resiko juga berlipat. Saya punya rekan pengusaha, yang melakukan usahanya dan mengalami kerugian Rp 400 juta lebih, kalau pegawai rugi Rp 400 juta berapa bulan habis gajinya?. Tapi tiga bulan kemudian rekan saya ini kembali menemui saya, dan untung menjalankan usahanya sebanyak Rp 600 juta lebih,” urainya.

Sementara untuk inovasi lain dimasa pemerintahnnnya, seperti tender elektronik yang telah berjalan sejak tahun 2008 silam dan telah diadopsi Provinsi lain, karena dengan program seperti ini mengecilkan faktor korupsi dan membesarkan efisiensi. Berikutnya, pembiakan ikan patin yang sebelumnya hanya menghasilkan 0,9 juta ikan patin saat panen, mengalmai lonjakan 30 kali lipat atau 27 juta ikan patin saat panen.Untuk bidang pelayanan Provinsi Jawa Barat dimasa pemerintahannyalah yang mengganggas e-Samsat, cara pembayaran pajak kendaraan secara online melalui ATM atu ponsel berbasis android.

“Orang Jawa Barat yang tinggal diprovinsi-provinsi lain di Indonesia, bisa bayar pajak kendaraan hanya dengan ATM, apalagi kami telah bekerjasama dengan BJB, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga dan Bank Permata. Ada 25 ribu lebih ATM yang dapat digunakan untuk transaksi e-Samsat. Bahkan pelayanan perizinan kami terbaik menurut KPK karena paling cepat dan paling mudah, retribusi A ya harus bayar A. Lebih baik kami ayomi masyrakat dengan dampak yang banyak secara ekonomi. Bagi PNS kami pun tidak ada lagi honor besar atau kecil, kami ganti dengan tunjangan penghasilan bulanan. Kan kalau honor jumlahnya tidak merata, dan peruntukannya masih ada yang disalahgunakan, tapi kalau tunjangan langsung dibayarkan lewat rekening, istri pun tahu berapa tunjangan dan gaji yang didapat si suami. Sehingga penggunaan terarah untuk kebaikan keluarga, ini kan anti perselingkuhan. Inovasi kami terbuka untuk Provinsi lain yang ingin adopis, tidak dipatenkan, seperti kami mengadopsi inovasi Provinsi lain,” tandasnya.

Sumber: