Ruang Paripurna DPRD Prov. Jambi Dikuasai Mahasiswa

JAMBI - Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kamis kemarin (1/03) berhasil menguasai ruang paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Mereka berhasil merengsek masuk ke ruangan tersebut setelah melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Jambi.  Bahkan, meja persidangan diinjak-injak mahasiswa karena kekecawaan mereka tak bisa bertemu Ketua DPRD Cornelis Buston yang sedang tidak berada di tempat.

Unjuk rasa kali ini dilakukan terkait wacana UU no 17 tahun 2017 tentang, MPR, DPRD, DPR, dan DPP.

Dalam aksinya mereka menuntut, presiden tidak menandatangani UU MD3. Sebagai penganti UU Presiden harus membuat Perpu. Kemduian DPRD Provinsi Jambi untuk mensosialisasikan MD 3 kepada masyarakat.

Selanjutnya mereka meminta pengembalikan tugas Pokok Polisi. Meminta MK untuk mengembalikan Demokrasi yang seungguhnya. Terakhir, revisi UU MD 3 terkiat inumitas anggota dewan.

Pantauan dilapangan aksi unjuk rasa, msa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di Kampus UIN Telanai Pura, sekira pukul 08.30 WIB masa mulai bergerak menuji Simpang 4 Bank Indonesia dan melaukan orasi.

Setelah melakukan orasi beberapa saat, ratusan masa dengan atribut unjuk rasa bergerak ke gedung DPRD Provinsi Jambi. Dalam orasinya mereka menuntut agar ketua DPRD Provinsi Jambi menemui mereka.

Setelah melakukan orasi, dan menunggu ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston selama 1 Jam. Ratusan masa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi. Ketika akan berbicara masa menolak dan menegaskan ingin bertemu ketua DPRD Provinsi Jambi.

“Kami maunya ketua, bukan wakil ketua,” katanya.

Setelah kembali melakukan orasi, sekitar pukul 10.30 WIB, masa mulai terlihat kesal. Dan seketika itu dibawah komando orator, masa memaksa masuk ke ruangan DPRD Provinsi Jambi unutk melakukan sweping anggota DPRD.

Terlihat, puluhan anggota kepolisian dan Satpol PP tidak berdaya menahan ratusan masa yang merangsek masuk gedung DPRD Provinsi Jambi.

Di dalam gedung masa terlihat menggedor pintu runagan Ketua, dan para wakil ketua. Geram dengan kosongnya kantor DPRD Provinsi Jambi. Masa kembali bergerak dan menguasai ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi.

Salah satu orator, dalam orasinya mengatakan, sejak terjadinyay OTT KPK terkait “Uang Ketok Palu”, kantor DPRD Provinsi Jambi selalu sepi. Dan anggota DPRD juga jarang masuk kantor.

“Kalau uang saja cepat. Kami mau ketua hadir disini,” teriaknya.

Sumber: