Investigasi Data 439.956 Pegawai Honorer K-2

JAKARTA – Data pegawai honorer kategori 2  (K-2) yang berjumlah 439.956 orang akan diteliti kembali. Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki data tersebut akan menelisik lebih dalam penyebab mereka belum diusulkan menjadi CPNS.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan mereka akan memprioritaskan pengecekan data-data K-2 dari kabupaten/kota yang dianggap punya penyebab paling logis sehingga tak mengusulkan para pegawai tersebut. Misalnya di Bintuni, Papua Barat yang diduga data para pegawai K-2 itu ikut terseret arus banjir.

”Kita baru investigasi yang masuk akal dulu seperti Bintuni yang dulu kena banjir,” ujar Bima di gedung DPR, kemarin (12/3).

Sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki alasan kuat pengusulan K-2 belum diprioritaskan. Sebab, sebelumnya sudah ada kesempatan untuk mengusulkan para pegawai tersebut. ”Kalau dari dulu-dulu tidak pernah minta diusulin tapi tiba-tiba minta diusulin ya ngapain,” kata dia.

          Penelitian tersebut akan melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau agar masyarakat, khususnya tenaga honorer (K2) untuk lebih berhati-hati terhadap rumor yang beredar dengan mengatasnamakan Kementerian PANRB.

          Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, mengatakan bahwa ada rumor mengenai pengumpulan biodata K2 yang diinstruksikan oleh Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian PANRB. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang mengkoordinasikan pengumpulan data tersebut mengatasnamakan Forum Honorer K2.

“Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Kementerian PANRB tidak pernah memberikan instruksi terkait hal tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/3).

          Herman menjelaskan bahwa ada tenaga Honorer K2 dari Kabupaten Cianjur yang mengkonfirmasi akan kabar tersebut. Bahkan mereka mengakui ditarik sejumlah biaya untuk pengumpulan data dimaksud.

Diimbau, masyarakat berhati-hati dan tidak serta merta mempercayai jika ada informasi terkait tenaga honorer K2. Masyarakat diminta untuk lebih selektif terhadap informasi yang beredar dan mencari tahu kebenarannya.

“Jika ada informasi seperti itu, dimohon untuk lebih waspada dan mengkonfirmasi dahulu ke Kementerian PANRB,. Modus seperti itu potensial ujung-ujungnya penipuan,” tegasnya.

(jun/wan)

Sumber: